DPRD Minta Pemprov Jabar Selesaikan Temuan BPK Terkait Selisih Anggaran Rp26 M
Pihak eksekutif diminta menyelesaikannya selama 45 hari ke depan.
DPRD Jabar meminta Pemprov Jabar segera menuntaskan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jabar TA 2018. Pasalnya, ada sejumlah proyek yang dianggap merugikan negara akibat perbedaan selisih penghitungan.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar Irfan Suryanegara menyatakan sejumlah catatan dari BPK yang bersifat administratif di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihak eksekutif diminta menyelesaikannya selama 45 hari ke depan.
-
Kenapa Padi Salibu dilirik Pemprov Jabar? Padi dengan teknologi salibu saat ini tengah dilirik Pemprov Jabar sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diterima Pemprov Jateng dari Balai Bahasa? Pada Kamis (10/8), Pemprov Jateng menerima hibah dari Balai Bahasa berupa bangunan gedung permanen dan perangkatnya.
-
Kapan Jalur Lingkar Barat Purwakarta dibangun? Sebelum dibangun jalan lingkar pada 2013, Kecamatan Sukasari yang berada paling ujung di Kabupaten Purwakarta aksesnya tidak layak.
-
Kapan Bojan Hodak resmi melatih Persib Bandung? Bojan sendiri resmi menjadi pelatih Persib Bandung mulai hari ini, Rabu 26 Juli 2023.
-
Apa yang ditawarkan Kawah Putih di Bandung? Kawah Putih menawarkan pemandangan danau kawah berwarna putih susu atau cokelat susu saat sedang berkabut. Sedangkan saat cuaca panas, warna air danau terkadang berubah menjadi biru kehijauan yang menawan.
"Temuan itu terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara OPD dan BPK yang menyebabkan terjadinya selisih perhitungan LKPD," ucapnya saat dihubungi, Kamis (13/6).
Skema penghitungan sebuah proyek pekerjaan harus disesuaikan, sehingga tidak ada lagi perbedaan penghitungan.
Anggota Banggar, Daddy Rohandi menyebut selisih perhitungan antara BPK dan Pemprov Jabar mencapai Rp26 miliar yang tersebar di sejumlah OPD. BPK sudah membuat Surat Keterangan Jaminan Mutlak (SKJM) yang sudah disetujui pihak-pihak terkait.
Beberapa perbedaan selisih terjadi di Dinas Binamarga dan Penataan Ruang (DBPR) sebesar Rp20 miliar dan Rp6 miliar tersebar di Dinas Kesehatan, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dispemda dan Dinas Pendidikan (Disdik).
BPK dan Dinas memiliki pandangan yang berbeda. Misalnya, Bina marga turut menghitung kontrak, sedangkan BPK merujuk pada harga satuan hitungannya analisisnya.
Menurutnya, atas temuan tersebut, OPD terkait diminta mengembalikan selisih tersebut paling lama 2 tahun. "Tapi kalau secara administratif harus diselesaikan maksimal 45 hari kerja tadi," terangnya.
Sebelumnya, catatan BPK dalam LKPD TA 2018 Pemprov Jabar mencakup belum optimalnya transaksi non tunai sehingga menyebabkan kekurangan uang kas. Lalu, ada beberapa pengerjaan proyek jalan yang bermasalah karena tidak sesuai dengan spesifikasi dalam RAB. Akibatnya, ditemukan selisih pengeluaran mencapai Rp17 miliar.
Selain itu, ada masalah administrasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berdampak terhadap kekurangan kas daerah, hingga keberadaan sampai penyajian laporan asset.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Binamarga, Koswara menjelaskan, temuan yang sifatnya kekurangan fisik sudah disepakati dan akan dikembalikan setelah ada perintah pembayarannya.
"Untuk temuan akibat selisih harga satuan, ini akan diselesaikan dengan tahapan cicilan yang sudah disepakati," ucapnya.
Baca juga:
Dana Rp1,4 Triliun dari Bank Dunia untuk Sampah Citarum Berupa Utang
Bank Dunia Suntikkan Dana Rp1,4 Triliun Atasi Sampah di Sungai Citarum
Saudia Airlines Tolak Berangkatkan Jemaah Haji dari Bandara Kertajati
Gubernur Ridwan Kamil Nilai Mudik 2019 Lebih Baik, Jalur Priangan Timur jadi Sorotan
11 ASN Jabar Absen Usai Cuti Lebaran