Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, KontraS Catat Serangan Digital Semakin Masif
Laporan KontraS juga menyampaikan, kemajuan teknologi informasi seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk merefleksikan berbagai macam permasalahan. Bukan sebaliknya.
Serangan digital semakin nyata di tahun kedua Jokowi-Ma'ruf. Berdasarkan hasil pemantauan KontraS, isu yang seringkali dibahas oleh masyarakat dan mendapatkan serangan digital yaitu mengenai isu korupsi. Puncaknya, saat masyarakat membahas tentang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Kami melihat bahwa pergerakan serangan digital terhadap isu korupsi seiring dengan ramainya perbincangan mengenai penghentian terhadap 57+ pegawai KPK," demikian laporan KontraS yang dikutip pada Rabu (20/10).
-
Apa yang dibahas Presiden Jokowi dan Presiden Marcos? Jokowi mengatakan dirinya akan membahas upaya meredakan ketegangan di Laut China Selatan. "Ya salah satunya (membahas Laut China Selatan)," jelas Jokowi sebelum bertolak ke Filipina melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (9/1/2024).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
Dalam laporan tersebut, KontraS mengamati serangan digital dilakukan menggunakan akun anonim. Yang disayangkan KontraS, serangan digital masif seperti doxing dan peretasan akun tak kunjung mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
"KontraS menilai bahwa ancaman- ancaman melalui media digital yang semakin masif sepatutnya mendapatkan perhatian secara khusus terlebih lagi kepada pihak yang seharusnya bertanggung jawab seperti pemerintahan."
Laporan KontraS juga menyampaikan, kemajuan teknologi informasi seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk merefleksikan berbagai macam permasalahan. Bukan sebaliknya.
Pantauan KontraS, setiap individu menyuarakan kritik terhadap pemerintah kerap mendapatkan serangan digital. Hal ini diperparah, saat kritik justru direspon dengan penerapan Undang-Undang ITE.
Dengan respon seperti itu, KontraS menilai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus menurun.
"Semakin maraknya dalih penggunaan UU ITE dalam melakukan penangkapan, akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan, terlebih lagi dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo," tutup laporan KontraS.
Baca juga:
2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'aruf, KontraS Menyoroti Somasi dan Kriminalisasi
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, KontraS Catat Terjadi Pembungkaman Kebebasan Akademisi
Mahfud MD Sebut Penanganan Covid-19 di Indonesia Dulu Dikritik, Sekarang Dipuji Dunia
Jokowi di Apkasi Otonomi Expo 2021: Hampir Semua Negara Saat ini Butuh Komoditas Kita
Catatan PAN untuk 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf