Dugaan NIK dan KK Dijualbelikan, Komisi II DPR Dorong UU Keamanan Data Pribadi
Kerahasiaan data masyarakat di dukcapil harus benar-benar terjamin. Maka dari itu perlu adanya UU keamanan data pribadi. Anggota Komisi II DPR melihat kebocoran data pribadi terjadi secara tidak disadari.
Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mendorong dibuatnya undang-undang keamanan data pribadi. Sehingga, data KTP yang diberikan masyarakat untuk kebutuhan tertentu bisa terjaga dengan aman. Usulan ini merespon dugaan jual beli Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di media sosial.
"Saya mendorong melahirkan undang-undang keamanan data pribadi, jadi siapapun yang menerima copy dari data seseorang dia harus menyimpannya, jadi dia kalau sudah selesai tidak bisa dibuang begitu saja. Nah itu ada sanksinya," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/7).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang terjadi pada aplikasi Sirekap KPU di dapil DKI Jakarta II? “Dalam hitungan tersebut terdapat penggelembungan jumlah perolehan suara yang bila dijumlahkan melebihi jumlah DPT DKI Jakarta II,” kata Kiki, Minggu (18/2).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
Zainudin menegaskan, kerahasiaan data masyarakat di dukcapil harus benar-benar terjamin. Maka dari itu perlu adanya UU keamanan data pribadi. Namun dia melihat kebocoran data pribadi terjadi secara tidak disadari.
"Di Dukcapil sudah dikunci seaman-amannya. Tapi kadang kita yang memberikan (data pribadi). Kita masuk hotel pasti meninggalkan, kita tiket pesawat sertakan copy KTP, nah di situlah muncul. Tercecer-tercecer itu," jelas dia.
UU keamanan data pribadi merupakan pekerjaan rumah untuk DPR di periode mendatang. Hingga kini pun belum ada draf UU yang masuk dari Kominfo.
"Belum ada saya dengar (draf UU dari Kominfo), kan DPR mau berakhir tanggal september 30 ya, nah ini PR dan pemerintah yang akan datang," ucap politikus Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan ke Bareskrim Polri soal dugaan jual beli Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di media sosial. Hal itu dilaporkan tim Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Meski data masyarakat tetap aman, Mendagri Tjahjo Kumolo ingin polisi menangkap dan mengusut pelaku jual beli data tersebut.
"Data itu di dukcapil itu aman ya termasuk MoU kami dengan beberapa lembaga perbankan lembaga keuangan juga aman, tapi ada oknum masyarakat yang menggunakan media lain mengakses dan itu adalah tindak kejahatan yang hari ini tim Dirjen Dukcapil melaporkan kepada Bareskrim untuk diusut," tuturnya.
Terpisah, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, pihaknya ingin berkoordinasi dengan Bareskrim agar penyalahgunaan data, baik lewat medsos maupun media lain bisa segera dilacak. Sebab, negara harus bisa memberikan rasa tenang kepada masyarakat.
"Kita tidak melaporkan orang. Kita hanya melaporkan ada kejadian peristiwa, kan ya yang ada di Facebook itu," katanya.
Dia berharap, polisi bisa menindaklanjuti kasus itu. Zudan pun memastikan bahwa data dari Dukcapil tidak ada yang bocor dari internal.
Menurutnya, data itu bisa muncul karena dikumpulkan dari berbagai medsos. Sebab, banyak KK dan KTP elektronik yang muncul di medsos.
(mdk/noe)