Dukung Prabowo, PNS di Malang Dihukum Penundaan Kenaikan Pangkat 3 Tahun
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung calon presiden Prabowo Subianto lewat posting-an status Facebook disanksi penundaan kenaikan pangkat. Bambang Setiono, ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang disanksi penundaan kenaikan pangkat selama 3 tahun.
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung calon presiden Prabowo Subianto lewat posting-an status Facebook disanksi penundaan kenaikan pangkat. Bambang Setiono, ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang disanksi penundaan kenaikan pangkat selama 3 tahun.
"Bentuk sanksinya penundaan kenaikan pangkat selama tiga tahun," kata Wasto, Sekretaris Daerah Kota Malang, Selasa (22/1).
-
Mengapa PKS mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024? “Dengan kolaborasi yang baik antara partai pengusung dan relawan Anies, insya Allah kita bisa memenangkan Anies di Pilpres 2024 nanti,” harap Syaikhu.
-
Apa saja persyaratan PPS Pilkada 2024? Ada pun persyaratan untuk menjadi PPS Pilkada 2024 ialah sebagai berikut: - WNI (Warga Negara Indonesia)- Usia minimal 17 tahun - Mempunyai rasa setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. - Harus memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. - Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah dan sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.- Tinggal di domisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu. - Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.- Berpendidikan paling rendah yaitu sekolah menengah atau sederajat.- Tak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
-
Kapan PPS Pilkada 2024 dibentuk? PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Bagaimana Anies Baswedan menanggapi kekalahan Pilpres? "Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun," ujarnya."Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap ... kita tahu hanya jalan mendaki yang mengantarkan pada puncak-puncak baru."
Sebelumnya Bambang Setiono disanksi administrasi berupa penundaan gaji berkala. Namun setelah surat keputusan dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) keluar maka sanksi tersebut dicabut.
"Kalau kemarin kan penundaan gaji berkala. Itu akan kita cabut, kemudian diganti dengan hukuman penundaan pangkat. Sehingga lebih berat dibandingkan yang kemarin," jelasnya.
Bambang Setiono yang berdinas di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) diduga berkampanye dan mengarahkan dukungan kepada Calon Presiden (Capres) Nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno.
KASN telah menjatuhkan sanksi kepada Bambang Setiono atas tindakan tidak netral sebagai ASN. Ia terbukti bersalah dan dikenakan sanksi kategori sedang. Wali Kota Malang melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diminta menjalankan keputusan tersebut.
"Secara administrasi sedang proses keluarnya surat keputusan," tegas Wasto.
Wasto berpesan agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi baik oleh yang bersangkutan maupun ASN yang lain. Karena dampaknya sangat merugikan pada yang bersangkutan.
"Jangan sampai ASN tidak netral, hal-hal yang sudah final (ketentuan ASN harus netral) jangan dipermasalahkan. Bukan pada tempatnya. ASN bukan akademisi," terangnya.
Baca juga:
Ketua PA 212 Bantah Ceramah Tabligh Akbar PA 212 di Solo Melakukan Kampanye
KPU Minta Capres-cawapres Tak Cuma Andalkan Debat, Tapi Kampanye Tatap Muka
Serukan Maju Lagi di Istana, Nelayan Cantrang Ditegur Jokowi Jangan Kampanye
Ma'ruf Amin Targetkan Menang 70 Persen di Trenggalek
Ma'ruf Amin Beri Ijazah Kubro Saat Hadiri Istigasah di Trenggalek
Ingin Dongkrak Suara, Ma'ruf Amin Disarankan Bangun Narasi Positif saat Kampanye