Eks Jubir: Perjuangan Tak Sebatas Selamatkan Pegawai Nonaktif Tapi Independensi KPK
Pegiat Anti Korupsi Febri Diansyah menyatakan potensi ancaman saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah tidak lagi independen. Dia meyakini, lembaga antirasuah tersebut akan semakin mudah disusupi kekuatan eksternal khususnya kontestasi politik di tahun 2024.
Pegiat Anti Korupsi Febri Diansyah menyatakan potensi ancaman saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah tidak lagi independen. Dia meyakini, lembaga antirasuah tersebut akan semakin mudah disusupi kekuatan eksternal khususnya kontestasi politik di tahun 2024.
"Berbahaya ketika KPK tidak independen, kalau KPK bisa dikuasai kekuatan tertentu, kekuatan politik tertentu kita tidak bisa bayangkan kontestasi bisa berjalan fair di 2024 nanti," kata Febri dalam akun Instagram pribadinya @febridiansyah.id, seperti dikutip Liputan6.com, Sabtu (5/6).
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa yang disita dari Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK? Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
-
Kapan Nawawi Pomolango dilantik sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
-
Kapan KEK Singhasari diresmikan? KEK Singhasari berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak 27 September 2019.
Mantan juru bicara KPK ini menambahkan, tidak pernah bayang dalam dirinya saat lembaga antikorupsi yang independen digunakan untuk menghajar lawan-lawan politik tertentu. Dia meyakini, bila hal itu terjadi, maka oligarki akan semakin kuat.
"Tidak ada kontestasi politik fair misal oposisi yang kuat dan pihak berbeda dengan kekuasaan yang salah satunya dengan tools lembaga pemberantasan korupsi yang tidak independen," ujar dia.
Oleh karena itu, Febri menegaskan, aksi para pegiat antikorupsi bukan hanya ingin menyelamatkan 75 pegawai KPK nonaktif karena gagal tes wawasan kebangsaan. Namun lebih kepada menjaga marwah independensi KPK dari ancaman rasuah dan politik.
"Kita sering bilang ini tidak hanya 75 saja tapi independensi KPK," dia menandasi.
Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Direktur KPK Nonaktif: Kalau Ikut TWK, Firli Bisa Tidak Lulus
Tak Ingin Terus Berpolemik, Alasan Firli Bahuri Tak Hadiri Debat Terbuka soal TWK
Firli Bahuri Tak Hadiri Debat Soal Polemik TWK di Gedung KPK
Cerita Pegawai KPK, Berat Hati Melepas Penanganan Kasus Korupsi Usai Tak Lolos TWK
Novel: Prihatin dan Sedih Ada Orang yang Berani Main Kasus di KPK
Firli Bantah Target Penyidik Lewat TWK: Apa Kepentingan Saya?