Fadli Zon Nilai Sangat Berbahaya Jika Masa Jabatan Presiden Ditambah
Fadli Zon Nilai Sangat Berbahaya Jika Masa Jabatan Presiden Ditambah. Fadli menyarankan tak perlu amandemen UUD 45 menyentuh ranah masa jabatan tersebut. Dia setuju jika hanya amandemen terbatas untuk menghidupkan haluan negara.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai wacana penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden berbahaya. Menurutnya, hal tersebut bisa membuka kotak pandora.
Fadli khawatir tidak hanya penambahan masa jabatan presiden saja yang diubah. Tetapi, bisa mengubah bentuk negara.
-
Bagaimana UUD 1945 disahkan? Peringatan Hari Konstitusi mengacu pada disahkannya UUD 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritus Junbi Inkai).
-
Kapan Monumen Perjuangan 1945 diresmikan? Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan peresmian 10 November 1984, taman pun direhabilitasi pada tahun 2018.
-
Apa isi dari Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Kenapa Pasal 7 UUD 1945 diubah? Pasal 7 dalam UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden diubah karena beberapa alasan, antara lain: Untuk menghindari praktik kekuasaan yang otoriter, korup, dan nepotis yang terjadi pada masa Orde Baru, yang memungkinkan seorang presiden menjabat tanpa batas periode. Untuk mendorong regenerasi dan demokratisasi kepemimpinan nasional, yang memberi kesempatan kepada calon-calon presiden lain yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan aspirasi rakyat.
-
Gedung Pancasila berada di mana? Tidak semua bangunan lawas bisa lestari hingga sekarang. Sayangnya, sebagian di antaranya dibiarkan tak terawat kendati memiliki nilai sejarah, salah satunya gedung Pancasila yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
-
Di mana makam abad pertengahan itu ditemukan? Makam ini ditemukan selama penggalian yang dilakukan untuk skema perbaikan jalan A4426 (File Mile Lane) di luar Kota Barry di Wales salah satu negara bagian konstituen Britania Raya.
"Menurut saya usulan itu sangat berbahaya, dan bisa membuka kotak pandora orang bisa bicara nanti bentuk negara apakah kesatuan atau Federasi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).
Fadli menyarankan tak perlu amandemen UUD 45 menyentuh ranah masa jabatan tersebut. Dia setuju jika hanya amandemen terbatas untuk menghidupkan haluan negara.
"Jadi sudahlah jangan bermain-main dengan itu, itu mungkin memori di tahun 63 dulu ingin jadi presiden seumur hidup, kan dulu pernah ada TAP MPR tentang presiden seumur hidup," kata dia.
Sudah Final Tak Perlu Ditambah
Menurutnya, kalau negara masih ingin menganut sistem demokrasi tidak perlu masa jabatan presiden ditambah. Fadli menilai hal tersebut sudah final.
"Saya kira sudah final, negara Demokrasi cukup dua periode selesai, jangan ada mimpi mau tiga periode," pungkasnya.
(mdk/eko)