Fahri Hamzah: KPK pindah ke Korut aja, aparatnya Kim Jong Un itu cocok
"Sekarang dia ngejar-ngejar bupati yang lagi Pilkada, itu seperti berburu di kebun binatang," ujar Fahri.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah salah dalam melakukan segala tindakan dalam menangani bentuk pemberantasan korupsi. Baginya KPK sudah mengalami penyimpangan fungsi.
"KPK itu sudah salah sebenarnya, dari ujung ke ujung sudah salah dengan segala maaf. Jadi saya menganggap bahwa KPK sudah mengalami kematian fungsi dan eksistensi," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, (14/2).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan Gazalba Saleh ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
Menurutnya, KPK bertindak gegabah dan terlihat seperti ceroboh dalam melakukan sepak terjangnya dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut terlihat dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.
"Sekarang dia ngejar-ngejar bupati yang lagi Pilkada, itu seperti berburu di kebun binatang. Gak ada gunanya gak ada manfaatnya, dia kan membuat drama tentang seolah-olah ini efek jera bohong itu," tutur Fahri.
Lebih dari itu, Fahri menilai KPK sudah salah dalam mendefinisikan korupsi, dengan melakukan ekstensi makna dari korupsi lalu melakukan ekstensi cara melakukan tindak pidana.
"Ngaco lah caranya membuat drama dan sebagainya. Sudah gak ada, sudah gak laku menurut saya ini sudah jadi beban republik," ucap Fahri.
kim jong un ©AP Photo
Selain itu, dia juga mengingat kasus Setya Novanto yang sudah diintai KPK selama enam tahun. Baginya operasi tersebut tak cocok diterapkan di negara demokrasi.
"Pak Novanto itu saya baca intinya 6 tahun dia di intip bagaimana 6 tahun gak ketangkep. Ya kan kacau mana ada negara 6 tahun diintip, gak ada. Di dunia udah gak ada, mungkin ada cuma Korut aja paling, Kuba berubah, tinggal Korut. Jadi KPK cocoknya pindah ke Korut aja, suruh jadi aparatnya Kim Jong Un itu cocok," pungkasnya.
Baca juga:
Dalami kasus APBD 2015, KPK panggil Wakil Wali Kota Malang
Bendum Golkar sedih Bupati Subang kena OTT KPK
Besok, KPK akan periksa Zumi Zola
Bupati Subang kena OTT KPK, Aher sebut proyek Patimban tak terganggu
KPK tetapkan Anggota DPR Fayakhun Andriadi tersangka baru kasus Bakamla