Baleg DPR Sepakati Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bisa Dijabat Bergantian

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyerahkan sepenuhnya kepada DPR.

DPR
Anggota DPR F-NasDem Ditangkap Kejagung Kasus Korupsi, Sahroni Kaget Langsung Lapor Surya Paloh

Dia menyebut, Partai NasDem akan mencari tahu tekait penangkapan tersebut.

nasdem
Banggar DPR Setuju Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun: Tidak Mengganggu Fiskal Kita

Said mengatakan, tinggal dibahas kementerian mana yang akan mengelola anggaran tersebut.

Makan Siang Gratis
Banggar DPR Setuju Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun: Tidak Mengganggu Fiskal Kita

Said mengatakan, tinggal dibahas kementerian mana yang akan mengelola anggaran tersebut.

Makan Siang Gratis
DPR Mau Bikin Aturan Pemilihan Kades Diusulkan Lewat Partai Politik

Doli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.

pemilihan kepala desa
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Kasus Korupsi Timah
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor

DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru

DPR
Jadi Anggota DPR RI, Nafa Urbach Tercatat Punya Kekayaan Rp20,2 Miliar

Sebelumnya, Nafa memulai perjalanan politiknya dengan bergabung ke Partai Nasdem pada tahun 2018.

Nafa Urbach
DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenag 2025 Rp79 Triliun di Tengah Polemik Penyelenggaraan Haji

Jumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemenag
Ketua DPR Puan Maharani Minta Pemerintah Kendalikan Harga Beras

Puan juga meminta Pemerintah mengoptimalkan operasi pasar.

Harga Beras
DPR Bakal Panggil Direksi Perum Bulog soal Dugaan Mark Up Impor Beras

Dugaan mark up impor beras ini ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.

Beras Bulog
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

ruu masyarakat adat