Firli Bahuri: KPK Harus Lebih Kuat dari Lembaga Lain Dalam Berantas Korupsi
Firli kemudian menerangkan lima program unggulan yang telah disosialisasikan KPK. Yakni berkaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan, bahwa KPK harus lebih kuat dibandingkan lembaga lainnya dalam pemberantasan korupsi. Firli merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa KPK harus berperan sentral dalam pemberantasan korupsi.
"Bapak Presiden pernah menyampaikan di suatu kesempatan, KPK harus berperan sentral dalam pemberantasan korupsi, karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan kita harus lebih kuat dibanding dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi," kata Firli, Jumat, (26/8).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Bagaimana Firli Bahuri bisa menjadi Ketua KPK? Seperti diketahui, Firli terpilih secara aklamasi sebagai ketua KPK oleh Komisi III DPR pada 2019 lalu.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Siapa yang menggantikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
Firli kemudian menerangkan lima program unggulan yang telah disosialisasikan KPK. Yakni berkaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi.
"Maka KPK juga telah merumuskan 5 fokus area yang menjadi komitmen seluruh insan KPK yaitu, KPK akan melakukan pemberantasan korupsi terkait dengan bisnis. Kedua, korupsi terkait dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Kemudian, korupsi terkait politik, korupsi terkait pelayanan publik, dan korupsi terkait Sumber Daya Alam (SDA)," imbuhnya
Berdasarkan kajian serta pengalaman, kata Firli, praktik-praktik korupsi terjadi dengan berbagai sebab. Untuk itu, KPK telah merumuskan pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan.
"Satu, pendekatan pendidikan masyarakat. Dua, pendekatan pencegahan. Tiga, penindakan secara tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku," jelasnya.
Tiga Fokus
Selanjutnya, dalam program Stranas PK, tutur Firli, ada tiga fokus area sesuai dengan Perpres No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
Dari tiga fokus itu, ada enam program besar yang telah dilakukan dengan capaian masing-masing sebesar; Utilisasi NIK (68,07%, mendapat kategori baik), e-Katalog dan Market Place untuk Pengadaan Barang Jasa (61,79%, baik), Keuangan Desa (83,33%, baik), Penerapan Manajemen Anti-Suap (66,75%, baik), Online Single Submission dengan Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha (47,15%, cukup), Reformasi Birokrasi (65,06%, baik).
"Program Stranas PK telah dilakukan oleh 54 kementerian/lembaga di 34 provinsi, dan 508 kabupaten/kota dan secara nasional capaiannya sebesar 58,52 persen dengan kategori baik," ucap eks Kabarhakam Polri itu.