Fokus tangani kasus suap perizinan, KPK tak akan menyegel Meikarta
KPK tidak akan melakukan penyitaan maupun penyegelan di lokasi pembangunan proyek Meikarta. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyamakan penanganan kasus Meikarta dengan proyek Hambalang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan melakukan penyitaan maupun penyegelan di lokasi pembangunan proyek Meikarta, terkait penyidikan kasus dugaan suap proses perizinan pembangunan megaproyek tersebut.
"Kita enggak akan menyita atau menyegel Meikarta. Kalau proyek jalan ya jalan terus saja," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/11).
-
Siapa yang ditangkap KPK dalam kasus suap proyek di Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
Alexander menyebut KPK berfokus pada proses perizinan proyek tersebut yang terindikasi ada suap. Selain itu, menurut Alexander, ada banyak kepentingan masyarakat di balik proyek itu.
"Kita tidak mungkin menghentikan suatu kegiatan ketika kita tahu di dalamnya banyak masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan. Ini kasus hukum, kita pisahkan dengan proyek itu. Hambalang pun enggak kita segel kok, kalau mau diteruskan, diteruskan saja," sambungnya.
Selain itu, Alex juga mengomentari soal pertemuan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dengan CEO Lippo Group James Riady. Neneng telah mengakui meski tak menyebut apa yang dibahas, sedangkan James mengaku bertemu untuk memberi selamat atas kelahiran putra Neneng. Menurut Alex, pertemuan antara Neneng dan James bisa saja terjadi dan wajar.
"Kecuali dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan jahat, misalnya ada janji-janji akan diberikan uang nanti kalau urusannya selesai atau sebagainya," ucapnya.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan sembilan orang tersangka suap perizinan proyek Meikarta. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi, termasuk Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar.
Baca juga:
Pimpinan KPK yakin uang suap Meikarta berasal dari koorporasi Lippo Group
Dalami suap izin Meikarta, KPK periksa Direktur Keuangan Lippo Cikarang & Karawaci
KPK panggil James Riady dinilai langkah tepat ungkap kasus Meikarta
James Riady tegaskan siap bekerja sama dengan KPK
Panggil James Riady, KPK tak menutup kemungkinan kembangkan kasus Meikarta
James Riady akui bertemu Bupati Bekasi, bantah bahas izin Meikarta