Gaji anggota DPR Indonesia salah satu yang terbesar di dunia

Indonesia berada di peringkat keempat dengan gaji anggota DPR paling besar di dunia.

Begitu enak dan istimewanya menjadi seorang anggota DPR di Indonesia. Tak hanya fasilitas mewah dan tunjangan setinggi langit yang diperoleh seorang anggota DPR Indonesia,560 Orang yang berkantor di gedung mewah Senayan, Jakarta itu juga mendapat gaji yang sangat besar ketimbang gaji yang diterima oleh anggota parlemen negara-negara maju lainnya.

Menurut data Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa) dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang terbaru, Indonesia berada di peringkat keempat dengan gaji anggota DPR paling besar di dunia. Data ini juga dikutip majalah Economist edisi 20-26 Juli 2013.

Nigeria menjadi negara dengan gaji anggota DPR paling besar di dunia, yaitu 116 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduknya. Di urutan kedua, negara Kenya dengan pendapatan anggota DPR-nya 76 kali lipat dari pendapatan per kapita warga Kenya per tahun. Disusul di peringkat ketiga ada Ghana dengan pendapatan anggota legislatifnya 30 kali lipat lebih besar dari pendapatan per kapita penduduk Ghana.

Sementara Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah gaji anggota DPR-nya 18 kali lipat dari pendapat per kapita rata-rata penduduk Indonesia. Data yang dirilis Ispa, gaji anggota DPR di Indonesia per tahun adalah USD 65.000. Dengan pendapatan per kapita dari data terakhir IMF yaitu USD 3.582, diketahui gaji anggota DPR di Indonesia adalah 18 kali pendapatan per kapita penduduk.

Data ini tentu menjadi jumlah yang mencengangkan, jika dilihat dari masih banyaknya penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 saja, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang atau 11,37 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Data ini juga muncul seiring wajah DPR yang kian tercoreng di mata publik. Berbagai skandal entah itu video porno hingga praktik korupsi seakan melekat pada perilaku wakil rakyat itu.

Hasil survei yang dilakukan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) tahun lalu menunjukkan kenyataan itu. "Sebanyak 47 persen masyarakat Indonesia berpendapat DPR merupakan lembaga paling korup. Disusul kantor pajak sebesar 21,4 persen dan kepolisian 11,3 persen," kata koordinator survei SSS, Muhammad Dahlan, Rabu (6/6/2012).

Tidak hanya itu, SSS juga merangkum mayoritas pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa DPR adalah tempat orang partai berkumpul, bukan tempat berkumpulnya wakil rakyat.

"Sebesar 52,6 persen masyarakat berpendapat DPR adalah tempat orang partai berkumpul, dan hanya 29,1 persen yang menyatakan DPR tempat berkumpulnya wakil rakyat," lanjutnya.

Sehingga, DPR di mata mayoritas masyarakat hanya sebagai tempat untuk orang mencari nafkah, bukan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

"Sebanyak 62,4 persen koresponden kita mengatakan DPR adalah tempat untuk mencari nafkah, sedangkan hanya 21,3 persen yang menyatakan anggota DPR benar-benar menjalankan tugas sebagai wakil rakyat," terang Dahlan.

Survei SSS dilakukan di 33 provinsi mencakup 163 kabupaten kota. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka kepada 2192 koresponden, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.