Ganjar kirim tim ke Kemenkeu pastikan kondisi keuangan Jateng
Ganjar melakukan penghematan di hampir semua segi operasional Pemprov.
Setelah mempertanyakan keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 336,7 miliar, dan kurang mendapatkan jawaban yang memuaskan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya memutuskan untuk mengirim tim keuangan ke Kemenkeu. Tujuannya selain untuk mengetahui latar belakang pemotongan, juga sekaligus menghitung ulang dan mencocokkan sebenarnya berapa dana DAU sampai akhir tahun anggaran 2016 saat ini.
"Hasilnya kita mengirimkan tim ke Kementerian Keuangan dari Biro Keuangan dan saya bisa ketemu Wamenkeu, ketemu Dirjen Kebendaharaan. Kemudian kita dari sana menghitung ulang, mencocokkan berapa sebenarnya riil duit yang ada di kita dan proyeksi sampai akhir tahun," kata Ganjar usai menjadi pembicara di kuliah umum Sekolah Jurnalistik PWI Jateng dan Fakultas Hukum Unisula, Jalan Raya Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/9).
Ganjar menjelaskan, jika memang kondisi keuangan paska mengirimkan tim keuangan kuat, maka Ganjar mengaku ikhlas dengan keputusan Kemenkeu.
"Kalau memang ternyata kita kuat, kita ikhlas kok. Kita ikhlas. Monggo silakan dipotong," jelas politikus PDIP ini.
Meski upaya pengiriman tim keuangan untuk mengecek kondisi keuangan Jawa Tengah di pusat belum mendapat hasil, Ganjar mengaku Pemprov Jateng sudah melakukan upaya penghematan dengan memangkas beberapa anggaran yang tidak penting.
Penghematan keuangan yang diupayakan Ganjar misalnya dengan memotong dana rapat dan dinas luar yang tidak penting dengan menggantikan upaya komunikasi melalui sosial media seperti Twitter, Facebook dan WhatsApp.
"Dan dari internal kita juga sudah kita pangkasi semua. Pak Sek (Sekda) mangkasi banyak sekali. Pokoknya rapat, rakor yang tidak terlalu penting sudahlah lewat telepon, Facebook, WhatsApp atau Twitter gitu saja. Dinas luar yang tidak penting sama Pak Sek dipangkasi semua. Nah kita mencadangkan," ungkap mantan anggota DPR dua periode ini.
Jika sebaliknya, kondisi keuangan Pemprov Jateng tidak kuat, maka akan mengupayakan pemasukan dana dari beberapa sektor dan melibatkan kerja sama dengan pihak swasta, dalam rangka memperoleh pemasukan bagi Kas Daerah.
"Seandainya nanti hitung-hitungan kita sudah sama dengan kementerian dan kita masih kurang, ya kita sendiri yang prihatin. Jadi pemerintah pusat tidak akan kita bebani dan hitung-hitungannya sama," ungkap suami Siti Atikoh ini.
Ganjar mengimbau kepada kepala daerah di kabupaten kota, baik bupati maupun wali kota di Jawa Tengah untuk melakukan langkah yang sama dengan dirinya. Yaitu menghitung ulang dan berupaya untuk mengamankan kondisi keuangan di pemerintahan masing-masing.