Ganjar minta kasus modal macet di BSDA Rp 50 M dituntaskan

Menurut Ganjar, harus dikaji apakah sebaiknya Pemprov terus mengucurkan modal dari APBD ataukah dihentikan.

Jajaran direksi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) 2014-2018 telah terpilih. Direktur Utama dijabat oleh Krisdiani Syamsi yang sebelumnya merupakan pejabat Direktur Dana Pensiun PT Merpati Nusantara Airlines. Sedangkan kursi direktur dijabat J Dwi Kuncoro yang sebelumnya Direktur Human Resource Departemen (HRD) RS Telogorejo Semarang.

Penetapan dan pelantikan kedua pejabat itu dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Kantor PT SPJT Jalan Pamularsih Semarang, Senin (10/3). RUPS juga memberhentikan Hardiwan dari jabatan komisaris dan empat orang di jajaran direksi sebelumnya.

Dalam amanatnya, Ganjar mengatakan saat ini format SPJT hanya ada dua direktur dan satu komisaris utama. Krisdiani Syamsi dan J Dwi Kuncoro dipilih setelah melalui rangkaian seleksi yang diikuti 68 pelamar.

Mulai administrasi, uji pemaparan rencana strategis bisnis, tes kesehatan, uji kelayakan dan kepatutan, serta leader group discussion. "Terakhir ada empat nama terbaik yang saya interview. Dari situ saya pilih dua nama ini," tegas Ganjar.

Ganjar langung memberi pekerjaan rumah (PR) kepada dua direksi baru ini. Yaitu mengkaji kelanjutan investasi di Jalan Tol Semarang Solo dan macetnya pengembalian modal Rp 50 miliar dari PT Bumi Sentosa Dwi Agung (BSDA). "Mereka langsung saya kasih PR, investasi jalan tol dan BSDA," paparnya.

PT SPJT berkongsi dengan PT Jasa Marga (persero) dengan mendirikan perusahaan PT Trans Marga Jateng. Perusahaan ini membangun dan mengelola jalan tol Semarang-Solo.

Selain dibiayai oleh dua perusahaan pelat merah tersebut, dana tol juga ditalangi pinjaman dari bank pemerintah.

PT SPJT direncanakan memiliki saham di Jalan Tol Semarang Solo hingga 40 persen senilai Rp 1,9 triliun. Namun Pemprov hingga kini baru menyetor sekitar Rp 444 miliar.

Menurut Ganjar, harus dikaji apakah sebaiknya Pemprov terus mengucurkan modal dari APBD ataukah dihentikan. Sebab selain keuangan Jateng terbatas, investasi itu baru bisa memberikan keuntungan dalam waktu 20-30 tahun lagi.

"Menurut saya lebih baik APBD untuk yang lain saja. Kita masih butuh dana banyak untuk infrastruktur. Untuk pemeliharaan jalan saja butuh Rp 2 triliun, kalau plus perbaikan butuh Rp 3 triliun," ungkap Ganjar.

Sedangkan persoalan BSDA berawal dari bisnis SPJT dan perusahaan konstruksi tersebut dalam proyek jalan tol Semarang-Solo tahun 2009.

SPJT menyetorkan modal Rp 50 miliar kepada BSDA yang akan dikembalikan setahun kemudian plus dana bagi hasil Rp 5,3 miliar.

Namun, hingga masa kontrak berakhir dan diperpanjang pada akhir 2013, BSDA hanya bisa mengembalikan Rp 5 miliar. Tanggungan BSDA, selain sisa modal Rp 45 miliar, juga dana bagi hasil plus denda keterlambatan Rp 9,6 miliar.

"Saya meminta direksi serius bikin terobosan bisnis, tidak cukup hanya begini saja. Tanpa terobosan, ya akan tertinggal," tegasnya.

Komisaris Utama SPJT Siswo Laksono mengatakan, pihaknya sudah meminta bantuan Kejati Jateng sebagai jaksa pengacara negara untuk menagih ke BSDA.

"Ada kemacetan pembayaran karena duit BSDA masuk ke PT Istaka yang pailit itu. Tapi kan sudah diambil alih PT Waskita Karya, jadi nagihnya ke Waskita itu," pungkasnya.