Gelar ratas, Jokowi terima laporan MenPU Pera soal proyek Hambalang
Presiden Jokowi telah mengunjungi mega proyek Hambalang pada Jumat (18/3) lalu.
Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) siang ini. Ada dua hal yang akan dibahas, yaitu Laporan Audit Teknis Komplek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang dan Laporan Proses Renovasi Gelora Bung Karno Dalam Rangka Persiapan Menghadapi Asian Games 2018.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuldjono mengatakan dalam ratas ini, dirinya akan melaporkan hasil final analisis teknis pembangunan proyek Hambalang.
"Pada hari ini kami ingin melaporkan hasil final pembangunan proyek Hambalang," kata Basuki di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (2/5).
Presiden Jokowi telah mengunjungi mega proyek Hambalang pada Jumat (18/3) lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini sangat prihatin melihat kondisi proyek yang mangkrak setelah KPK menemukan tindak pidana korupsi yang membelit elite Partai Demokrat dalam proyek yang bernilai Rp 2,5 Triliun itu.
Dua pekan setelah mengecek lokasi proyek, Presiden Jokowi menggelar ratas membahas kelanjutan nasib mega proyek. Dalam pembukaan, Jokowi meminta terlebih dahulu penjelasan audit yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum memutuskan apakah melanjutkan atau tidak mega proyek yang kini mangkrak itu.
"Ketua BPK dan BPKB tentu saja nanti bisa menyampaikan mengenai hasil audit yang lalu seperti apa. Sehingga apabila nanti memungkinkan kita teruskan itu juga dari sisi hukumnya, nanti Pak Jaksa Agung juga bisa menyampaikan, dari Polri, sehingga apabila nanti diputuskan untuk kita teruskan aspek-aspek teknis dari sisi audit dan juga hukum betul-betul sudah pada posisi yang memang bisa diteruskan," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan saat melakukan kunjungan ke Hambalang beberapa waktu lalu merupakan upaya dari pemerintah untuk menyelamatkan aset negara. Maka dari itu, dia telah memerintahkan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk meneliti struktur tanah yang dikabarkan labil itu.
"Proyek Hambalang ini aset negara perlu diselamatkan. Tetapi memang harus hati-hati, karena khususnya secara teknis mengenai stabilitas tanah ini perlu harus dicek ulang," ujarnya.
Ratas ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
Baca juga:
Ini 4 fakta yang ditemukan Kementerian PU saat kaji Hambalang
Ini kata Aher usai temui Jokowi terkait nasib proyek Hambalang
Jokowi bakal lantik anggota Kompolnas baru sebelum 18 Mei
DPR minta pemerintah pertahankan diplomasi untuk bebaskan 4 WNI
Garut butuh dana Rp 700 miliar renovasi 7.000 ruangan SD
Membangun Jakarta bukan dengan cara menggusur
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.