Gelembungkan Suara Caleg Golkar DPRD Sulsel, Operator KPU Mengaku Terima Uang
Rahmat, operator Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kecamatan Biringkanaya, Makassar mengaku ke penyidik jika dirinya mendapatkan imbalan uang dari Rahman Pina, Caleg Partai Golkar untuk DPRD Sulsel untuk mengubah angka perolehan suara dari inputan.
Rahmat, operator Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kecamatan Biringkanaya, Makassar mengaku ke penyidik jika dirinya mendapatkan imbalan uang dari Rahman Pina, Caleg Partai Golkar untuk DPRD Sulsel untuk mengubah angka perolehan suara dari inputan.
"Operator Rahmat mengaku kalau dia dikasih uang untuk menambah suara Rahman Pina. Namun hal itu disangkal oleh Rahman Pina saat diperiksa oleh penyidik. Soal berapa rupiah, saya belum tahu," kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Polisi Dicky Sondani, Jumat, (12/7).
-
Bagaimana KPU mengawasi jalannya pemilihan? Sebagai penyelenggara, KPU bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Mereka harus memastikan bahwa semua proses pemilihan dilakukan secara adil dan transparan, serta menangani pelanggaran yang mungkin terjadi.
-
Apa tugas utama KPU dalam menyelenggarakan pemilu? Tugas utama KPU adalah mengatur, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
-
Apa tugas utama KPPS dalam Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
Dicky mengatakan, Rahman Pina juga telah diperiksa oleh penyidik Polda Sulsel namun dia tidak mengaku telah menyuruh operator mengubah suara. Penyidikan juga belum mengerucut untuk penetapan tersangka baru termasuk ke Rahman Pina karena belum cukup bukti. Menurutnya barang bukti dan saksi sangat minim. Tidak ada yang bersedia jadi saksi pasca Pemilu.
Selama ini polisi belum mengungkap berapa jumlah suara yang digelembungkan, namun kata Dicky, semua perubahan suara menguntungkan caleg No 5 Partai Golkar atas nama Rahman Pina itu. Dan caleg yang dirugikan atau diambil perolehan suaranya adalah caleg Partai Golkar juga namun nomor urut berbeda yakni caleg No 1 atas nama Imran Tenri Tata Amin yang tidak lain adalah putra dari Amin Syam, eks Gubernur Sulsel.
Tersangka Rahman adalah satu dari tujuh tersangka lainnya yang ditetapkan oleh penyidik dari sentra Gakkumdu Sulsel terkait dugaan tindak pidana pemilu dengan cara menambah suara salah satu caleg tertentu pada saat dilakukannya rekap perolehan suara di tingkat PPS dan PPK berdasarkan Laporan Polisi pertengahan Juni lalu.
Enam tersangka lainnya adalah Umar, Ketua PPK Kecamatan Panakkukang, Adi, Ketua PPK Kecamatan Biringkanaya. Fitri anggota PPS Kelurahan Panaikang, Ismail, anggota PPS di Kecamatan Panakkukang, Firman, anggota PPK Kecamatan Biringkanaya. Dan yang terakhir, Barliansyah, anggota KPPS Kelurahan Karampuang.
Para tersangka dijerat pasal 532 subs pasal 536 subs 505 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. "Perkembangannya, penyidik telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 dan saat ini dalam penelitian jaksa," pungkas Dicky.
Baca juga:
KPU Serahkan Santunan Rp360 Juta ke 10 Ahli Waris Anggota KPPS di Bekasi
Langgar Pidana Pemilu, 5 Komisioner KPU Palembang Dituntut 6 Bulan Bui
Dua Komisioner Dicopot dari Ketua Divisi, KPU Anggap Evaluasi Kinerja
Selain Pidana, 5 Komisioner KPU Palembang Nonaktif juga Disidang DKPP
Jabatan 2 Komisioner Dicopot DKPP Jadi Tamparan Keras Buat KPU
KPU Sumsel Catat Terjadi Penurunan Gugatan Hasil Pemilu ke MK