Gugatan pilkada sudah ditutup, pasangan asal Papua tetap ngadu ke MK

Dengan membawa bukti kecurangan, mereka yakin gugatannya bisa diterima MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menutup pendaftaran gugatan Pilkada Serentak yang berlangsung 9 Desember 2015 lalu. Penutupan itu dilakukan empat hari setelah hasil rekapitulasi diumumkan KPU kepada publik. Meski demikian, penutupan tersebut tak menghalangi pasangan nomor urut 4, Yesata Buinei-Ever Mudumi untuk mengajukan gugatannya.

Pasangan yang maju di Pilkada Kabupaten Waropen, Papua ini menyebut ada kecurangan selama pesta demokrasi berlangsung di daerahnya. Dia yakin telah dicurangi oleh pasangan lain.

"Saya yakin akan diterima gugatan saya ini, karena saya sudah melaporkan ke Bawaslu di sana sebelumnya," ujarnya saat mendatangi MK, Jakarta Pusat, Selasa (5/1).

"Kalau misal tidak terima kita akan lanjutkan laporan yang lebih tinggi lagi," tambahnya.

Dalam hal ini, kata Yaseta, pihaknya telah menyiapkan segala barang bukti untuk mengajukan gugatannya tersebut. Di antaranya vaideo berdurasi 22 menit 45 detik itu, di mana pada menit ke 12 terlihat dua orang oknum di TPS yang menggunakan ID Card melakukan pencoblosan pada surat suara yang masih kosong.

"Petugas ini, tumpukan surat suara yang masih kosong sebanyak 467 tersebut dicoblos. Dan pilihannya pada kandidat nomor urut 1 (Yermias Bisai-Hendrik Wonatorei). Video ini sudah ada di youtube 'Demokrasi Waropen'. Itu baru satu bukti dan fakta yang kami kemukaan yang tidak bisa dibantah lagi. Dan ini masih banyak lagi bukti kecurangan lainnya," tegasnya.

Atas dugaan kecurangan ini, dirinya beserta pasangan sangat dirugikan. Karena menurutnya bila tidak terjadi kecurangan dirinya akan menang.

"Kalau nggak curang saya menang," pungkasnya.

Dari data yang dihimpun pada perhitungan hasil Pilkada yang digugat, pasangan nomor 1 memperoleh suara 6.994 (30,02 persen), pasangan nomor 2 memperoleh suara 6.192 (26,57 persen), pasangan nomor 3 memperoleh suara 3.464 (14,86 persen), dan pasangan nomor 4 memperoleh suara 6.646 (28,52 persen).

Baca juga:
Banyak calon kepala daerah berharta minus, KPK cium bandar pilkada
Temuan KPK, ada beberapa calon kepala daerah punya banyak utang
Yusril minta KPU batalkan kemenangan Cagub Ridwan di Pilgub Bengkulu
Sidangkan gugatan pilkada, MK diminta tak jadi 'Mahkamah Kalkulator'
Menteri Yuddy ancam pecat 56 PNS tak netral saat Pilkada