Guru Besar Perguruan Tinggi buat Petisi Kritik Pemerintah, Anies: Kampus Tidak Diam Saksikan Kondisi Bangsa
Anies menilai sikap kritik dari civitas akademik sejalan dari apa yang selama ini disuarakan
Gerakan ini pertama kali muncul dari guru besar UGM, diikuti UII, UI dan sejumlah kampus ternama lainnya.
- Dudung Singgung Partai Politik di Tengah Gelombang Kritik dari Sivitas Akademika
- Muncul Gerakan Universitas Selamatkan Demokrasi, Anies: Kampus Bicara Setelah Tangkap Suara Rakyat
- Guru Besar dan Civitas Akademi UGM Buat Petisi Kritik Pemerintah, Ini Respons Ganjar
- Anies Kritik Pemerintah Bangun Kota Baru Tak Perhatikan Anggaran untuk Guru Honorer
Guru Besar Perguruan Tinggi buat Petisi Kritik Pemerintah, Anies: Kampus Tidak Diam Saksikan Kondisi Bangsa
Calon presiden (capres) nomor urut 01, Anies Baswedan, ikut menanggapi langkah sejumlah kampus membuat petisi mengkritik pemerintah.
Menurut Anies, sikap para intelektual dari kalangan civitas akademik adalah bentuk kepedulian yang akhirnya tidak tinggal diam menyaksikan kondisi demokrasi saat ini.
"Kami senang bahwa kampus menyuarakan dan itu menunjukkan bahwa kampus peduli. Kampus tidak diam menyaksikan kondisi bangsa," kata Anies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (2/2).
Anies menilai sikap kritik dari civitas akademik sejalan dari apa yang selama ini disuarakan, terkait dugaan pemilu yang telah melenceng dari unsur demokratis.
"Kami sudah menyampaikan pesan ini sejak lama, menjaga netralitas, menjaga keadilan, wasit supaya menjadi wasit yang fair. Wasit yang tidak merangkap pemain, wasit yang tidak merangkap promotor," ucap Anies.
Diketahui, sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi kebangsaan mengecam karut-marut demokrasi dan penyimpangan era Jokowi, mulai dari Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Andalas (Unand).
Mereka ramai-ramai mengkritik pemerintahan Jokowi, agar kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan. Dengan cara tidak memanfaatkan institusi kepresidenan demi kepentingan pribadinya.