Hakim Konstitusi Geram KPU Absen Sidang Sengketa Pileg 2024: MK Dianggap Tidak Penting?

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius menghadapi gugatan sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Penilaian ini lantaran KPU tak hadir dalam sidang sengketa Pileg 2024 pada panel tiga yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (2/5).

Awalnya, Arief hendak meminta konfirmasi KPU usai mendengarkan dalil perkara yang disampaikan pemohon dari Partai Amanat Nasional (PAN) soal pembukaan kotak suara 27 April 2024 di Lahat Sumatera Selatan.

"Saya minta konfirmasi dari Termohon (KPU). Betul ada peristiwa pembukaan pada tanggal 27 April? Dari Termohon, April? Mana KPU orangnya? Kuasa Hukumnya?" kata Arief.

Nampak, Termohon dari meja KPU tak ada yang menjawab. Mendapati hal itu, Arief keheranan.

"Hah gimana ini KPU? Gimana ini? Loh lah Kuasa Hukumnya enggak tahu? Sekarang prinsipal, KPU pusat atau KPU mana ini? Ogan Komering atau Lahat ada enggak?," ujar Arief.

Salah seorang dari meja KPU yang menyatakan berasal dari Sekretariat KBRI menjawab pertanyaan Arief. Tanpa menyebutkan nama yang bersangkutan bilang jajaran KPU yang harusnya hadir di sidang Pileg 2024 Panel 3 tengah ada agenda lain.

"Loh enggak bisa ini, penting di sini, gimana ini responsnya. Ini kok KPU nggak serius gini gimana sih, tolong disampaikan KPU harus serius itu," 

ucap Arief.

merdeka.com

Arief menilai ketidakseriusan KPU telah terjadi sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Sejak Pilpres kemarin KPU enggak serius menanggapi persoalan-persoalan ini ya. Itu harus disampaikan terhadap komisioner itu ya. Komisionernya ada berapa?" kata Arief.

Menurut perwakilan Sekretariat KBRI tersebut, Komisioner KPU yang harusnya hadir di sidang Panel 3 ialah Yulianto Sudrajat dan Idham Holik. Namun, keduanya hadir di agenda lain terkait persiapan pemilihan kepada daerah (Pilkada).

"Berarti Mahkamah dianggap tidak penting ini?" kata Arief.

"Sudah ada kuasa hukum," jawab perwakilan KPU dari Sekretariat KBRI.

"Kalau begitu kuasa hukumnya yang menjawab kan," ucap Arief.

Lebih lanjut, Arief meminta KPU selaku Termohon serius mengikuti sidang sengketa pemilu yang berlangsung. Sebab, kata Arief, berkaitan dengan hak konstitusional banyak pihak yang mesti dipertanggungjawabkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

"Yang benar, yang serius gitu loh ini persoalan penting, persoalan serius penyelesaian sengketanya di Mahkamah karena menyangkut hak konstitusional warga, pemilih, hak konstitusional para caleg, harus diselesaikan secara sebaik-baiknya. Mahkamah saja menyelesaikan ini dengan serius ini," 

kata Arief.

merdeka.com