Hamdan Zoelva: Perlu Komite Etik untuk buktikan Abraham Samad
Soal pelaporan ke polisi, Hamdan mengatakan, hal tersebut kembali kepada Samad.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva angkat bicara soal heboh dugaan pertemuan antara Ketua KPK Abraham Samad dengan petinggi PDI Perjuangan terkait lobi-lobi calon wakil presiden pendamping Jokowi jelang Pilpres 2014 lalu. Hamdan menilai, pembuktian terkait dugaan bisa dilakukan melalui Komite Etik.
"Ya makanya perlu dibentuk komite etik itu, biar di situ dibuktikan," ujar Hamdan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).
Sementara itu, soal pelaporan ke polisi, Hamdan mengatakan, hal tersebut kembali kepada Samad. "Ya itu terserah Pak Abraham, kita serahkan ke Pak Abraham, kalau misalkan perlu itu memang tidak benar, dilaporkan, itu juga penting untuk menjaga martabat pribadinya," ucap Hamdan.
Melapor atau tidaknya Abraham Samad ke pihak Kepolisian terkait hal ini, menurut Hamdan merupakan hak pribadi Abraham Samad. "Itu masalah subyektif seseorang, terserah Pak Abraham maunya apa," tutup Hamdan.
Seperti diberitakan, hari ini Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuding Samad melakukan sejumlah manuver politik demi terpilih menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2014. Misalnya, sebut Hasto, Abraham menemui pihaknya di sejumlah tempat untuk melakukan lobi-lobi politik. Lobi ini juga dituduh dilakukan Samad terhadap NasDem.
Baca juga:
JK: Pertemuan Abraham Samad dengan elite PDIP harus dibuka
Erry Riyana minta KPK bentuk komite etik selidiki isu Abraham Samad
Ngeri-ngeri sedap, Yusril sarankan Abraham Samad polisikan Hasto
KPK ancam perkarakan Hasto bila terbukti fitnah Abraham Samad
KPK siap proses Abraham Samad jika ada bukti kuat melenceng
-
Bagaimana Effendi Simbolon menunjukkan kesetiaannya terhadap PDIP? Effendi di hadapan Hasto dan dewan kehormatan PDIP menyatakan tegak lurus dengan arahan partai.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Kenapa keenam Caleg terpilih PDIP diminta mundur? Adapun penyebab keenam caleg terpilih itu diminta mundur karena terkena sistem Komandante, rata-rata mereka (para caleg) sudah membuat surat pengunduran diri ketika sebelum waktu pencoblosan.
-
Kapan Idrus Hakimy diangkat menjadi anggota DPRD Sumbar? Pada 7 November 1966, Dt. Rajo Panghulu diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Sumatera Barat dari fraksi Golkar.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Siapa yang bertugas sebagai PPDP dalam pemilu? Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP Pemilu adalah lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.