Heboh Acara Metamorfoshow, Masyarakat Diminta Waspada Gerakan Bawah Tanah Kelompok Terlarang
Apabila suatu organisasi telah dilarang oleh Pemerintah seharusnya segala penggunaan simbol atau atribut organisasi juga dilarang.
Kegiatan Metamorfoshow menjadi sorotan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Heboh Acara Metamorfoshow, Masyarakat Diminta Waspada Gerakan Bawah Tanah Kelompok Terlarang
Direktur Deradikalisasi BNPT, Brigjen Ahmad Nurwakhid menjelaskan perihal dugaan keterlibatan HTI dilihat dari aspek pembicara dan subtansi narasi yang dikembangkan.
Pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU, M. Najih Arromadloni mengungkapkan, jika kelompok pengusung ideologi khilafah seperti HTI akan terus bergerak mempengaruhi masyarakat, generasi muda.
- BNPT Duga Kuat Acara ‘Metamorfoshow’ di TMII Terkait HTI, Ini Indikasinya
- Metamorfoshow di TMII Diduga Acara Eks Anggota HTI, Polisi Bakal Panggil Penyelenggara
- Heboh Acara 'Metamorfoshow' Digelar Eks Anggota HTI di Teater Tanah Airku, Begini Penjelasan TMII
- Keren! Persiapan Pembukaan Nusantara Fair 2024 di Kota Kasablanka Jakarta Dimeriahkan dengan Flashmob
"Saya kira ini menjadi kewajiban semua pihak untuk memberikan kontra narasi dan menjelaskan persoalannya kepada publik."
ujar Gus Najih, Selasa (27/2).
merdekacom
Gus Najih menegaskan bahwa para akademisi, santri, tokoh agama, memiliki kewajiban menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya propaganda khilafah."Tugas penting berikutnya terletak pada kesiapan aparat penegak hukum dalam melindungi jalannya NKRI," terang Penulis buku "Tafsir Kebangsaan" dan "Bid'ah Ideologi ISIS" ini.
Menurutnya, apabila suatu organisasi telah dilarang oleh Pemerintah seharusnya segala penggunaan simbol atau atribut organisasi juga dilarang.
Sayangnya, lanjut Gus Najih, dalam acara Metamorfoshow, bisa dilihat jika ada beberapa bendera HTI dikibarkan.
Bahkan, figur penting HTI seperti Ismail Yusanto juga menghadiri acara tersebut.
"Oleh karena itu, selain kontra narasi yang perlu digaungkan semua pihak, Pemerintah juga harus melakukan langkah konkret melalui Kepolisian dan Kemenkominfo untuk mereduksi hingga menghilangkan segala kegiatan dan konten bermuatan propaganda HTI," tambahnya.
"Kelompok moderat selayaknya tidak hanya menggunakan cara tradisional atau konvensional, tapi juga bisa masuk ke dalam segmen-segmen yang memang menjadi kegemaran generasi muda," pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan, pihaknya akan menelusuri isu tersebut. Sebab izin keramaian yang diberikan pihaknya, adalah acara Isra Mikraj.
"Iya. Pasti pihak kepolisian akan menelusurinya (kebenaran isu HTI). Karena TMII meminta izin ke Polsek Cipayung dengan nama kegiatan Perayaan Isra Miraj," ujar Nicolas saat dikonfirmasi, Jumat (23/2).