ICW sebut nilai suap diungkap KPK lebih besar dari Polri & Kejaksaan
Nilai suap yang diungkap KPK sebesar Rp 424 miliar. Sementara Polri Rp 23,5 miliar dan Kejaksaan Rp 2,9 miliar.
Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan pemetaan kasus korupsi yang diselidiki aparat penegak hukum pada tahun 2015. Pemetaan ini meliputi jumlah kasus korupsi, total nilai kerugian negara, jumlah tersangka, modus yang dilakukan dan jabatan pelaku.
Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah memaparkan, selama tahun 2015, jumlah kasus korupsi yang sudah masuk tahap penyidikan sebanyak 550 kasus. Semester pertama 308 kasus dan semester kedua sebanyak 342 kasus.
"Jumlah tersangka selama tahun 2015 sebanyak 1.124 tersangka dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 3,1 triliun dan nilai suap sebesar Rp 450,5 miliar," kata Wana di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Rabu (24/2).
Jumlah kasus pada semester kedua menurun bila dibandingkan dengan semester pertama. Namun, nilai kerugian negara justru meningkat dan angkanya lebih besar.
"Kejaksaan pada tahun 2015 menangani kasus 369 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 1,2 triliun dan nilai suap sebesar Rp 2,9 miliar," jelasnya.
Sedangkan untuk kepolisian pada tahun 2015 hanya menangani kasus sebanyak 151 kasus. Dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 1,1 triliun dan nilai suap sebesar Rp 23,5 miliar.
Untuk KPK pada tahun 2015, menangani kasus sebanyak 30 kasus. Nilai kerugian negara sebesar Rp 722 miliar dan nilai suap sebesar Rp 424 miliar.
"Upaya yang dilakukan DPR dengan memangkas kewenangan KPK terkait dengan penyadapan dapat dibantahkan dengan melihat bahwa selama ini kerja-kerja KPK lebih efektif ketika operasi tangkap tangan (OTT). Hal ini dapat dilihat bahwa nilai suap yang dapat diungkap KPK lebih besar dibandingkan penegak hukum lainnya," jelasnya.
"Mengapa KPK kecil angka kasusnya karena KPK hanya berada di pusat. KPK tidak ada di semua daerah, berbeda dengan Kejaksaan dan Kepolisian yang ada di setiap daerah," tandasnya.
Adapun sumber data pemantauan ini dari website resmi institusi penegak hukum dan media cetak juga online. Sedangkan waktu pemantauannya 1 Juli sampai 31 Desember 2015.
Metodologi yang digunakan dalam pemantauan kasus korupsi ini di tingkat penyidikan yang sudah ada penetapan tersangka. Kasus korupsi telah diungkap ke publik oleh penegak hukum, baik melalui website resmi atau media masa.
Melakukan tabulasi atas kasus-kasus yang terungkap ke publik dan terpantau oleh ICW. Metodologi selanjutnya membandingkan statistik jumlah kasus dan kerugian negara serta penyuapan berdasarkan tahun.
Baca juga:
ICW nilai revisi UU KPK bikin kepercayaan publik kepada Jokowi turun
Revisi UU KPK disahkan, DPR-pemerintah akan banjir mosi tak percaya
ICW sebut hukum di Indonesia bikin koruptor makin enak
Penyadapan harus izin, Dewan Pengawas bikin tambah rumit KPK
Hakim Tipikor: Putusan tak seperti kue, tak bisa dimatematikakan!
ICW desak KPK usut dugaan pemerasan pada pembentukan Bank Banten
Lima alasan presiden wajib tolak revisi Undang-undang KPK
-
Apa yang menjadi dasar penangkapan tersangka HW terkait korupsi di PT IMS? Penyidik Kejati Jatim telah menetapkan tersangka HW berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor KEP-541/m.5/Fd.2/12/2023 Tanggal 05 Desember 2023 dan melakukan penahanan selama 20 hari," ujarnya, Selasa (5/12) malam.
-
Siapa yang ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait kasus korupsi di PT IMS? Kepala departemen pengadaan PT INKA Multi Solusi (PT IMS) berinisal HW ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ia disangka telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dengan nilai kerugian sebesar Rp9 miliar.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kasus korupsi? Sorotan kini tertuju pada Sirajuddin Machmud, suami dari Zaskia Gotik, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.