ICW sebut pembahasan APBD bisa jadi ajang balas budi gubernur
Menurut dia, mereka yang dipilih menjadi eksekutif dan legislatif dibantu oleh pengusaha-pengusaha lokal.
Koordinator monitoring analisa anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan, pembahasan APBD rawan terjadi penyimpangan baik legislatif maupun eksekutif. Terlebih, menurut dia, mereka yang dipilih menjadi eksekutif dan legislatif dibantu oleh pengusaha-pengusaha lokal.
"APBD di parlemen ruang bagi-bagi jatah melalui penyusupan. Sementara bagi gubernur ataupun bupati, pembahasan APBD bisa menjadi ajang balas budi terhadap para penyandang dana yang mendukungnya semasa kampanye. Caranya dengan memilih mereka sebagai pelaksana proyek yang diadakan pemda/pemprov," kata Firdaus di Kantor ICW, Jakarta, Senin (9/3).
"Sama-sama ada peluang terlibat, kalau di parlemen bagi-bagi, tapi untuk kepala daerah bisa jadi panggung balas jasa," imbuhnya.
Sementara di kesempatan yang sama, Febri Hendri AA koordinator divisi montioring pelayanan publik mengharapkan Presiden Joko Widodo menerapkan sistem e-budgeting untuk mengontrol APBD. Selain itu, e-catalog juga diterapkan di seluruh daerah Indonesia.
"Kalau Jokowi masih komitmen pemberantasan korupsi. Maka berani tidak Jokowi terapkan e-budgeting untuk seluruh Indonesia kayak di Surabaya," kata Febri.
Baca juga:
ICW: Pembahasan APBD ajang balas budi kepala daerah buat DPRD
ICW sebut pengadaan UPS adalah proyek last minutes
Polisi jadwalkan pemeriksaan 3 kepala sekolah terkait UPS
APBD terkatung-katung, PNS DKI tetap akan digaji
Ini dana Rp 5 M buat tong sampah dalam APBD DKI 2014
Toko di Lampung 'sindir' harga UPS Rp 6 M yang dianggarkan DPRD DKI
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Siapa anggota Warkop DKI selain Dono? Setelah itu, Dono bergabung dengan almarhum Kasino dan Indro Warkop untuk membentuk trio Warkop DKI yang kemudian sukses di industri perfilman Indonesia.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.