Ikut Tes Tertulis Capim KPK, Sudirman Said Nilai Berantas Korupsi Dimulai dari Hulu ke Hilir
Menurutnya, korupsi lebih dari sekadar pelanggaran hukum.
Sekitar 229 peserta telah mengikuti tes tertulis dalam proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2024-2029 di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetneg, Jakarta.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menjadi salah satu peserta seleksi Capim KPK yang mengikuti tes tertulis yang digelar pada Rabu 31 Juli 2024.
- Capim KPK Setyo Janji Tindak Tegas Pejabat Negara, Sugeng Bicara Atasi Keterbatasan SDM Berantas Korupsi
- Terima Laporan Dugaan Korupsi Pengadaan Pelontar Gas Air Mata Polri, Ini Langkah KPK
- Capim Sudirman Said Bicara Masalah Utama KPK yang Bikin Kepercayaan Publik Merosot
- Sudirman Said Mau Daftar Capim KPK: Bila Panggilan Tugas Publik Datang Kepentingan Pribadi Harus Disingkirkan
Menurut Sudirman, jawaban dari tes tertulis Capim KPK itu berkaitan dengan kapasitas, pengalaman, hingga latar belakang peserta dalam pemberantasan korupsi. Sudirman menyebut, ratusan gagasan telah dituangkan para peserta di tes tertulis Capim KPK.
"Kesiapan mereka, para peserta seleksi, untuk berkorban patut diapresiasi," kata Sudirman dalam keterangan tertulis, Kamis (1/8).
Sudirman menyampaikan, materi tes tertulis capim KPK lebih ke pengetahuan umum tentang korupsi dan KPK serta permasalahan yang dihadapi negara saat ini. Pandangan terhadap berbagai isu krusial seperti kewenangan KPK dan perampasan aset para pelaku tindak pidana korupsi juga turut perhatikan.
Pasalnya, kata Sudirman untuk dapat mengatasi korupsi diperlukan berbagai perbaikan, mulai dari hulu-hilir perlu dibenahi.
"Perbaikan sistem hulu ke hilir, semua proses harus dibenahi. Perizinan, hukum, tata kelola pemerintahan harus disempurnakan," kata dia.
Menurutnya, korupsi lebih dari sekadar pelanggaran hukum karena sebagai bentuk penyimpangan perilaku, penyakit budaya, penyebab rendahnya daya saing, dan penghambat pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya menjadi penghalang kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
"Oleh sebab itu, untuk mengatasinya perlu pendekatan komprehensif, dari hulu sampai hilir. Pencegahan, penindakan, reformasi birokrasi, penguatan keteladanan perilaku para pemimpin, kampanye masif pendidikan publik, dan kerja sama dengan dunia internasional, semua itu harus dikelola secara seksama," jelas dia.
Sudirman menyampaikan, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya dari sisi fiskal yang semakin ketat. Oleh karena itu, efektivitas penggunaan APBN perlu didorong, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Sudirman menambahkan, pimpinan KPK periode berikutnya perlu memiliki keseriusan dan kerja sama dengan pemerintah agar dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan praktik korupsi bisa turun secara drastis. Sehingga, perekonomian bisa tumbuh dan kompetisi bisnis berjalan adil.