Ini Detail Putusan MK soal UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 45
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh. Pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh. Pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.
"Menyatakan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini," kata ketua majelis hakim Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Kamis (25/11).
-
Kenapa Firman semangat untuk belajar dan bekerja keras? "Saya terlahir dari keluarga miskin, jadinya mental sudah diasah oleh kedua orang tua saya. Tapi saya juga memiliki tekad untuk mengubah nasib keluarga, jadinya setelah lulus SMA mau langsung kuliah," kata Firman.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Bagaimana UNU Yogyakarta menjadi rujukan bagi talenta? Walaupun terhitung baru, namun UNU berupaya untuk menjadi rujukan dan pilihan utama bagi orang-orang bertalenta tinggi baik NU maupun non-NU untuk berkuliah, bekerja, maupun berkolaborasi.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
Terkait putusan ini, MK memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.
"Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan (UU Cipta Kerja, red.), undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," ucap Anwar Usman.
Selain itu, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
Berikut isi lengkap putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Cipta Kerja:
putusan_mkri_8240_1637826598 by Djoko Poerwanto
Baca juga:
Apindo Soal Putusan MK: UU Cipta Kerja Tidak Dibatalkan
Revisi UU Cipta Kerja Dinilai Bakal Hambat Pemulihan Ekonomi di 2022
Apindo Sebut Putusan MK Tak Mengubah Isi Materi UU Cipta Kerja
DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD '45
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, KSPI Minta Penetapan UMP Dicabut
Revisi UU Cipta Kerja Berpotensi Ganggu Investasi Asing Masuk RI