Ini kronologi artikel serang Kepala BIN bisa lolos di situs Kodam Mulawarman
Saat ditegur, Letkol Inf M Iqbal Zulkarnain mengaku bersalah karena kurang melakukan pengawasan terhadap anggotanya dalam memasukkan berita-berita.
Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Sonhadji memerintahkan semua personel Penerangan Kodam diperiksa berkenaan dengan pemuatan tiga berita di laman www.mulawarman.mil.id, yang isinya menyerang institusi Badan Intelejen Negara (BIN). Akibat berita tersebut Wakil Kepala Penerangan Kodam Mulawarman (Wakapendam) Letkol Inf Muhammad Iqbal dicopot dari jabatannya.
Empat berita tersebut diunggah ke laman www.mulawarman.mil.id bermula ketika anggota Pendam VI/Mlw menerima WA dari sosial media pada 26 September 2017 pada 19.22 Wita. Adapun judul berita kontroversi adalah Instruksi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memutar kembali film Penghianatan G30S/PKI, Intelijen TNI Valid: inilah Video bukti Polisi memiliki senjata anti Tank yang dituduhkan Panglima TNI, Siapa yang mencatut nama Presiden ingin datangkan senjata 5000 pucuk dan Jenderal terbaik untuk umat Muslim Indonesia dan bangsa ini.
"Setelah membaca Medsos yang diterima, anggota Pendam VI/Mlw berinisiatif untuk memasukkan berita-berita tersebut ke dalam website Kodam VI/Mlw dengan maksud untuk sharing berita," kata siaran pers Kodam Mulawarman, Sabtu (30/9).
Tindakan tersebut dilakukan tanpa lapor ataupun minta persetujuan dari pimpinan. Karena saat itu Mayor Jenderal TNI Sonhadji beserta sebagian besar para Asisten dan Kabalakdam VI/Mlw berada di Tarakan dalam rangka pembukaan Latma Kekar Malindo tanggal 27 September 2017.
Kemudian pada tanggal 29 September 2017, Mayor Jenderal TNI Sonhadji membaca website Kodam VI dan melihat berita yang menyinggung Kepala BIN Budi Gunawan. Setelah itu, dia langsung memanggil Letkol Inf M Iqbal Zulkarnain Wakapendam VI/Mlw.
Saat ditegur, Letkol Inf M Iqbal Zulkarnain mengaku bersalah karena kurang melakukan pengawasan terhadap anggotanya dalam memasukkan berita-berita. Dia mengakui perbuatannya bersalah karena melakukan salin berita-berita dari Medsos (WA), kurang mengawasi dan mengendalikan anggotanya (Pendam VI/Mlw) serta kurang memahami tentang SOP berita yang tidak boleh/dilarang dimasukkan ke website Kodam VI.
Mayor Jenderal TNI Sonhadji langsung memerintahkan Letkol Inf M Iqbal Zulkarnain untuk segera menghapus berita-berita yang telah dimasukkan ke website tersebut yang berasal dari Medsos. Selain itu juga memerintahkan Asintel Kasdam VI untuk melakukan pemeriksaan dan pengusutan terhadap Letkol Inf M Iqbal Zulkarnain dan anggota Pendam VI yang terlibat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
Baca juga:
Ada artikel serang BIN, Pangdam Mulawarman perintahkan anak buah diperiksa
Ini artikel serang Kepala BIN di situs Kodam Mulawarman
Beredar video Brimob gunakan RPG, ini tanggapan Polri
Ini prosedur resmi pembelian senjata di BNN
Wiranto kesal ditanya hasil pertemuan dengan Presiden dan Panglima TNI
Panglima TNI sudah lapor Presiden, polemik 5.000 senjata dianggap selesai
-
Di mana prajurit TNI AD ini berasal? Diungkapkan oleh pria asli Kaimana, Papua Barat ini bahwa sebelum memutuskan menikah, Ia sudah menjalin asmara atau berpacaran selama 3 tahun.
-
Kenapa prajurit TNI mengamankan 'penyusup' tersebut? Salah satu tugas prajurit TNI adalah menjaga segala macam bentuk ancaman demi kedaulatan dan keselamatan bangsa Indonesia.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
-
Kenapa gudang amunisi TNI dianggap rahasia? Sehingga, tidak bisa sembarang orang bisa mengetahui terkait gudang amunisi tersebut.“Kan orang juga nggak tahu di situ ada gedung munisi. Nggak tahu (orang), karena gudang munisi kan sifatnya rahasia tertutup dia,” ujarnya.
-
Di mana ledakan gudang amunisi TNI terjadi? Lokasi ledakan Gudang Amunisi Daerah (Gudmurad) Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/3) lalu menyisakan pertanyaan.
-
Di mana TNI dibentuk? Dahulu TNI dibentuk dan dikembangkan dari sebuah organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).