Ini total harta Sofyan Djalil Rp 5,2 miliar dan USD 91 ribu
Harta Sofyan Djalil mencapai Rp 5,22 miliar dan 91.670 USD pada 2004.
Harta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mencapai Rp 5,22 miliar dan USD 91.670 pada 2004.
Berdasarkan catatan di KPK, Sofyan terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 1 November 2004 saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dengan total harta sebesar Rp 5,22 miliar dan USD 91.670.
Padahal pada 6 Oktober 2014, Sofyan sudah melaporkan. Harta tersebut terdiri dari harta bergerak berupa alat transportasi senilai Rp 365 juta yaitu mobil merek Honda Accord Rp 225 juta, mobil merek Toyota Kijang dan mobil merek Suzuki Esteem.
Sedangkan harta bergerak lain berupa batu mulia, barang seni dan antik serta logam mulia senilai Rp 32 juta, surat berharga sejumlah Rp 2,7 miliar dan giro setara kas lain sejumlah Rp 1,612 miliar dan USD 91.670.
Sofyan pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (2004-2007) dan Menteri Negara Badan Usaha (BUMN) periode 2007-2009.
Padahal pada 6 November 2014 seusai dilantik sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam Kabinet Kerja, Sofyan mengaku hartanya sekitar Rp 52,8 miliar dan USD 580. Namun jumlah tersebut belum dimasukkan ke laman acch.kpk.go.id Sofyan diketahui juga pernah ke KPK saat menjadi saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Outsourcing Roll Out-Customer Information System-Rencana Induk sistem Informasi (CIS-RISI) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun anggaran 2004-2008 pada November 2013.
Ia diperiksa karena pernah menjabat sebagai komisaris PT PLN pada 1999-2002.
Sofyan sempat menjabat sebagai komisioner di beberapa BUMN, anggota, Direktur Eksekutif Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (2001-2003), serta menjadi dosen pascasarjana di Universitas Padjajaran dan Universitas Indonesia.
Hari ini Presiden Joko Widodo mengumumkan enam menteri baru hasil perombakan kabinet yaitu Darmin Nasution menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil. Kedua, Rizal Ramli menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.
Ketiga Luhut Binsar Panjaitan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno, Keempat Thomas Lembong menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Rahmat Gobel.
Kelima politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung menjadi Menteri Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto dan keenam Sofyan Djalil menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggantikan Andrinof Chaniago.
Baca juga:
Andrinof ke Sofyan Djalil: Bapak beruntung ke Bappenas
Sofyan percaya Darmin Nasution bisa sembuhkan perekonomian Indonesia
Darmin: Saya pernah berkantor di Menko dengan keadaan lebih parah
Ini dukungan istri saat Sofyan Djalil kena reshuffle Jokowi
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana Bahlil Lahadalia masuk ke dalam kabinet Presiden Jokowi? Bahlil mengaku masuk kabinet Presiden Jokowi pada 2019 bukan dari usulan atau perwakilan Golkar.
-
Apa yang dikatakan Bahlil tentang kondisi kabinet Jokowi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan, bahwa situasi di dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dalam keadaan baik. Dia membantah jika ada menteri yang merasa tidak nyaman berada di Kabinet.
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Siapa yang akan menentukan siapa saja yang akan menjadi menteri di kabinet pemerintahan selanjutnya? Gibran menegaskan, bahwa calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto yang akan memutuskan siapa saja sosok menteri di kabinet pemerintahan selanjutnya.