Integrasi NIK di KTP dan 'kartu sakti' dimulai
Puan berpesan, agar semua NIK segera diintegrasikan dengan KIS, KIP, Kartu Indonesia Sejahtera & Kartu Keluarga Harapan.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani melakukan pengecekan di tempat (spot check) sekaligus sebagai 'kick off' pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kantor Desa Batujajar Timur, Bandung Barat.
"Kegiatan spot check bertujuan untuk memastikan apakah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sudah mendapatkan kartu KIS. Kick off bertujuan untuk memulai pengintegrasian NIK yang ada di KTP dengan kartu KIS yang sudah dimiliki masyarakat," ujar Puan, Jumat (15/1) seperti siaran pers.
Menko PMK sempat meminta dua orang warga untuk mencoba menggunakan kartunya masing-masing. Alhasil, mereka sukses dalam waktu kurang dari satu menit.
Kepada Plt Dirut BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, Puan berpesan, agar semua NIK segera diintegrasikan dengan KIS, KIP, Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Keluarga Harapan dan penerima raskin sehingga semua berjalan efektif.
Pihaknya juga akan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk memvalidasi kembali data kependudukan agar semua penerima bantuan negara tepat sasaran.
Puan juga meminta semua warga untuk selalu menjaga kesehatan dan membiasakan diri untuk berpola hidup bersih dan sehat.
"Tidak ada kan yang maunya sakit. Kita maunya kan selalu sehat. Jangan karena ada bantuan dari pemerintah, lalu maunya sakit," ujar Puan.
Penggunaan KIS, demikian Puan, hanya untuk kebutuhan yang perlu saja. Tidak bisa sakit sedikit lalu gunakan KIS. Dengan membiasakan hidup sehat dan bersih, Puan berharap bantuan negara untuk kesehatan bisa berkurang karena masyarakat bisa mandiri.
Bupati Bandung Barat H. Abubakar, di hadapan Puan Maharani mengeluhkan data yang kurang akurat. Hal itu dikarenakan pemerintah masih menggunakan data BPS tahun 2011 dalam mengeluarkan daftar penerima bantuan.
“Sering kami terima komplain dari masyarakat karena penerima tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang jadi tantangan dan hambatan di lapangan,” kata Abubakar.
Dia berharap ke depan akan lebih baik dengan adanya kerjasama yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah.
Baca juga:
Dianggap kurang berkelas, Pemerintah ubah logo Asian Games 2018
Jokowi pimpin sidang kabinet paripurna, Menteri Puan tak terlihat
Puan: Berhasil tidaknya Revolusi Mental lihat dari pelayanan publik
Menko Puan sebut lembaga pendidikan wadah membangun Revolusi Mental
Menag dan Menko PMK hadiri deklarasi gerakan Revolusi Mental
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Mengapa Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Menurut Ganjar, dengan KTP Sakti nantinya masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah, hanya dengan kartu Identitas saja."Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,” ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12).