Istana sebut belum ada surat usulan Komjen Budi Gunawan jadi KaBIN

Budi Gunawan dikabarkan akan menggantikan Sutiyoso sebagai kepala BIN.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung enggan berkomentar banyak terkait kabar bahwa Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan (BG) yang kini menjabat sebagai Wakapolri diusulkan menggantikan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Inteligen Negara (BIN). Dia lebih banyak melempar senyuman kepada awak media.

"Intelijen ya intelijen," singkat Pramono di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (23/8).

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan surat usulan agar Komjen Budi Gunawan menjadi kepala BIN belum ada. "Belum, belum ada," kata Pratikno.

Pratikno menegaskan, dirinya akan menyampaikan kepada publik jika surat tersebut sudah dia terima.

"Nanti itu urusannya, nanti kalau sudah ada nanti baru saya bisa cerita," jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menyebut bahwa Komjen Pol Budi Gunawan bakal ditunjuk sebagai Kepala BIN oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan menurut dia, nama Budi Gunawan akan segera dikirim ke DPR untuk diuji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR.

"Pekan depan nama Komjen Budi Gunawan (BG) akan diajukan ke Komisi I DPR untuk mengikuti fit and proper test sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso," kata Neta dalam siaran pers, Minggu (14/8).

Dia mengatakan, tampilnya jenderal polisi memimpin BIN bukanlah hal baru. Sebelumnya BIN juga pernah dipimpin mantan Kapolri Sutanto.

Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin setuju bila nama Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso. Meski setuju, politisi Golkar itu tidak ingin terlalu mencampuri urusan penunjukan Kepala BIN.

"Saya setuju saja (Budi Gunawan jadi Kepala BIN), tapi itu sudah ranahnya presiden," ujar Ade Komarudin di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (19/8).

Ade Komarudin mengatakan, DPR siap untuk memproses mekanisme pergantian kepala BIN, apabila Presiden Joko Widodo sudah mengusulkan nama. Hal ini karena sampai saat ini DPR belum mendapat kabar apapun terkait rencana pergantian orang nomor satu di BIN itu.

"DPR belum menerima (surat pergantian) yang didengungkan dan diopinikan sepekan lalu belum menerima. Bila ada pergantian, kita posisi menunggu (instruksi) dari presiden," ujar Ade.