Daftar capim KPK, dua perwira Polri wajib lepaskan jabatan
"Sepanjang warga negara Indonesia, dia memiliki hak untuk mendaftar sebagai calon," ujar Destry.
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK), Destry Damayanti mengatakan, menerima tiga nama anggota Polri yang direkomendasikan sebagai calon pimpinan lembaga antirasuah ini. Dua di antaranya adalah perwira tinggi dan seorang purnawirawan.
"Ada dua perwira tinggi Kapolda Papua Irjen Yotje Mende, dan Irjen Syahrul Mamma yakni Pati SSDM Polri yang ditugaskan di Kemenko Polhukam Bidang Koordinasi Keamanan Nasional," kata Destry di lobi gedung utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (23/6).
Selanjutnya terdapat seorang purnawirawan, yaitu mantan Deputi Pemberantasan BNN, Irjen (Purn) Benny Mamoto. Bagi Destry, Pansel KPK tidak melihat para pendaftar dari latar belakang institusi, termasuk mereka yang berasal dari kepolisian dan TNI.
"Siapapun yang mendaftar, sepanjang warga negara Indonesia, dia memiliki hak untuk mendaftar sebagai calon," kata Destry dalam konferensi pers.
Kemudian, dalam syarat pendaftaran tertulis Capim KPK terpilih harus melepaskan jabatan struktural, tidak menjalankan profesi selama menjadi Pimpinan KPK 2015-2019 serta melaporkan harta kekayaannya.
"Sudah jelas dalam persyaratan di awal, siapa pun yang pegang jabatan, dan pada saat pimpin KPK harus ditinggalkan jabatan dia. Dari awal sudah ada surat penyataan," jelas perempuan yang bergabung dengan PT Bank Mandiri sebagai kepala ekonom sejak Mei 2011 lalu.
Tambah dia, pihaknya akan menilai Capim KPK berdasarkan kemampuannya sebagai individu, bukan dari institusi yang diikutinya. "Kita enggak masalah, lihat dia secara individu, ada tes dan assessment, bukan lihat bajunya apa," katanya.
Selain itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko secara terang-terangan merekomendasikan Mayor Jenderal (Purn) Hendardji Soepandji sebagai Capim KPK. Meski begitu, Hendardji belum memasukkan berkasnya ke Pansel KPK.
Baca juga:
Pansel calon pimpinan KPK perpanjang pendaftaran hingga 3 Juli 2015
Mensesneg jamin pemerintah tak bakal intervensi Pansel pimpinan KPK
Desmond ingatkan pansel KPK, jangan pilih calon bermasalah
Pansel apresiasi Jokowi tolak revisi UU KPK
Baru 11 perempuan daftar calon pimpinan KPK
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang disita KPK dari Syahrul Yasin Limpo? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan terhadap aset milik terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku mantan Menteri Pertanian (Mentan) yang terjerat kasus dugaan korupsi dan tengah menjalani persidangan. Adapun barang yang diamankan adalah sebuah mobil jenis minibus, yang ditemukan di daerah Sulawesi Selatan.