Jakarta Jadi Provinsi Paling Banyak Dugaan Pelanggaran HAM, Disusul Jabar dan Sumut
Dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh di Indonesia.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro mengatakan, Jakarta menjadi provinsi terbanyak terjadi dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Dia mengungkapkan, dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh di Indonesia. Jakarta menempati peringkat pertama sebagai yang terbanyak.
- Tangkap Pemutilasi Mayat Tanpa Kepala di Muara Baru, Pelaku Tukang Jagal Kambing Potong Korban Pakai Pisau
- Jakarta Diguyur Hujan Deras, Catat Wilayah Hingga Ruas Jalan Terendam Banjir
- Jejak Perdagangan Kapur Barus di Sumatera, Konon Dulu Harganya Setara dengan Emas
- Indonesia Punya Jamur “Berlian” asal Bangka yang Harganya Jutaan Rupiah, Perlu Sambaran Petir agar Tumbuh
"Wilayah terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang mana terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 337 kasus," kata Atnike saat menyampaikan catatan akhir tahun 2024 Komnas HAM, dalam peringatan Hari HAM Sedunia di kantor lembaga tersebut, Jakarta, Selasa (10/12).
Lebih lanjut, dia membeberkan, untuk peringkat kedua terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Barat (Jabar), dengan jumlah 232 kasus.
Sedangkan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), menjadi wilayah ketiga terbanyak terjadinya dugaan pelanggaran HAM dengan jumlah 227 kasus.
"Pihak yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM adalah Polri (663 aduan), pemerintah daerah dan pemerintah pusat/kementerian (433 aduan), dan korporasi (321 aduan)," ujarnya, dikutip dari Antara.
Hak Atas Kesejahteraan Paling Banyak Diadu
Atnike menambahkan, dugaan pelanggaran HAM yang paling banyak dilanggar dan diterima adalah terkait hak atas kesejahteraan dengan jumlah 813 aduan. Kemudian, tambah dia, hak memperoleh keadilan sebanyak 758 aduan dan hak atas rasa aman (212 aduan).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), penanganan kasus dilakukan melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan, serta mediasi.
Melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan telah ditangani 354 kasus. Sedangkan melalui fungsi mediasi, telah dilakukan penutupan atas 63 kasus dengan mengeluarkan dokumen Memorandum Penutupan.