Jaksa Agung harap pimpinan KPK yang baru bisa diajak kerja sama
"Kita mengucapkan selamat saja, negara punya unsur KPK yang baru lagi," kata Prasetyo.
Jaksa Agung HM Prasetyo berharap lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dilantik dapat bersinergi dengan Kejagung. Menurut dia, pemberantasan korupsi tidak maksimal hasilnya bila dikerjakan sendiri-sendiri.
"Kita bersinergi saja, kita lihat bagaimana pekerjaan pemberantasan korupsi ini dikerjakan bersama-sama. Ya KPK, ya Kejaksaan, ya Polri termasuk juga tentunya dukungan dari masyarakat karena masyarakat pun tentunya sesuai UU kita kan juga punya peluang untuk memberikan kontribusi penanganan korupsi," kata Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/12).
Adapun lima orang pimpinan KPK periode 2015-2019. Mereka adalah Agus Rahardjo sebagai ketua, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode Muhamad Syarif sebagai wakilnya.
"Kita mengucapkan selamat saja, negara punya unsur KPK yang baru lagi yang kita harapkan semakin bisa mendorong gerbong pemberantasan korupsi," jelas bekas politikus NasDem itu.
Sedangkan terkait kasus Pelindo II yang mana RJ Lino sudah dijadikan tersangka, kata Prasetyo, Kejaksaan tidak akan turut campur. Dirinya menyerahkan kepada KPK dan Polri untuk mengungkap kasus Pelindo II lebih lanjut.
"Kita enggak usah ikut-ikutan, tapi kalau yang disidik Polisi larinya ke Kejaksaan kalau KPK mereka selesaikan sendiri dari awal sampai akhir, kalau yang dilakukan penyidik Polri akan melalui proses melalui Kejaksaan," jelas Prasetyo.
Baca juga:
Lepas jadi pimpinan KPK, Zulkarnain ingin menulis buku
Fadli Zon minta pimpinan KPK baru berani bongkar korupsi kakap
Wajah baru pimpinan KPK
Agus Rahardjo tak takut senasib Abraham Samad dan Antasari Azhar
Usai dilantik jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo bilang 'Innalillahi'
Dilantik jadi pimpinan KPK, Basaria masih jenderal aktif di Polri
Baru dilantik, ketua KPK irit bicara komitmen pemberantasan korupsi
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.