Jaksa Agung 'ngeluh' ke DPR anggaran penanganan kasus korupsi minim
Prasetyo turut mengeluhkan kurangnya anggaran yang digelontorkan untuk Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan.
Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Rapat tersebut pun digunakan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mengadukan berbagai kendala penanganan kasus, salah satunya minimnya anggaran yang digelontorkan.
Prasetyo mengeluhkan minimnya anggaran membuat sejumlah program penanganan perkara terhambat, salah satunya pembentukan Satgas Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK), yang memang dibentuk menangani perkara-perkara korupsi.
"Yang mencolok adalah keterbatasan, bahkan ketiadaan anggaran mengenai biaya pembentukan Satgas P3TPK terkait penyelesaian tindak pidana korupsi," keluh Prasetyo di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/6).
Selain itu, Prasetyo turut mengeluhkan kurangnya anggaran yang digelontorkan untuk Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) yang sejatinya bertugas mengawal setiap pembangunan khususnya di tingkat daerah.
"Pembentuk Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) juga tidak dikenai anggaran tambahan," ucapnya.
Prasetyo mengklaim TP4 yang dibentuknya itu kewalahan karena banyaknya permohonan dari Kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah yang meminta kejaksaan melakukan pendampingan guna mencegah terjadinya praktik korupsi.
"Kami kewalahan adanya permohonan dari banyak pihak Kementerian atau lembaga untuk kejaksaan lakukan pendampingan. TP4 dititikberatkan pada upaya pencegahan," ungkap dia.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jaksel dalam kasus korupsi timah? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
Baca juga:
Minta anggaran dinaikkan, kinerja Kejagung dikritik anggota DPR
Dana Rp 2,5 M belum cair, Kejagung belum eksekusi Yayasan Supersemar
Kembangkan kasus Bansos Sumsel, Kejagung bidik Alex Noerdin?
Hari pertama puasa rapat Komisi III & Kejaksaan Agung tak kuorum
Gandeng Kemen PU-Pera, Kejagung bangun Rusunawa untuk pegawainya