Jaksa Agung Ungkap Isi Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Singgung Makan Bergizi Gratis
Prabowo menilai, perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara pada Senin (13/1) kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan arahan program prioritas nasional.
"Ada bagaimana kita mendukung astacita termasuk mendukung program pemerintah. Misalnya, tadi bagaimana pengawalan program prioritas nasional," kata Jampidum Kejagung, Asep Nana Mulyana di Hotel The Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).
Nana enggan merinci lebih jauh perihal pertemuan Presiden Prabowo dengan Jajaran Adhiyaksa. Hanya saja ia menyinggung pertemuan itu membahas soal program makan gratis bergizi.
"Bagaimana misalnya, nanti Jamdatun akan mendesain rancangan pedoman tentang pendampingan makan bergizi gratis dan sebagainya," ungkap dia.
Formula Baru Tindak Pidana
Dikesempatan terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menyebut pertemuan mereka juga sempat membahas soal formula baru dalam suatu tindak pidana sebagaimana yang sudah diarahkan oleh Presiden.
"Sifatnya arahan yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kepada Bapak Jaksa Agung dan dihadiri para jaksa muda teknis, maka itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Jampidum tadi, para jaksa muda tindak pidana umum akan membuat satu kajian, satu formula terkait dengan apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden," pungkas Harli.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/1). Mereka membahas isu pemberantasan korupsi serta penanganan perizinan ilegal yang dianggap merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional.
"Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan," tulis keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (13/1).
Prabowo menilai, perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak pada kerugian negara.
Selain itu, Prabowo juga memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut.
Prabowo menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tampak pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh turut serta dalam pertemuan tersebut.