Jangan Sampai BPOM Beri Izin Vaksin Sinovac karena Dalam Tekanan
Dia menuturkan, meski keadaan genting karena pandemi makin meningkat, pemerintah harus berpegang pada prinsip perlindungan masyarakat. Yakni tidak menyuntik masyarakat menggunakan vaksin yang belum jelas khasiat, keamanan dan kehalalannya.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS, Mulyanto meminta BPOM bekerja profesional dan obyektif menilai kelayakan vaksin Covid-19 Sinovac. Mulyanto ingin BPOM harus berani menetapkan hasil pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku.
Dia pun berharap BPOM tidak terpengaruh pada tekanan pihak tertentu dalam memproses pemberian izin edar dan Emergency Use Authorization (EUA).
-
Bagaimana vaksin polio memberikan kekebalan terhadap virus? Vaksin bekerja dengan memperkenalkan virus yang dilemahkan atau sudah mati ke dalam tubuh manusia. Dalam respons terhadap vaksinasi tersebut, tubuh akan menghasilkan antibodi untuk melawan virus polio.
-
Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV merupakan vaksin untuk mencegah infeksi human papillomavirus (HPV). HPV adalah virus yang dapat menyebabkan kutil kelamin dan berbagai jenis kanker di organ kelamin dan reproduksi, seperti kanker serviks, kanker penis, kanker anus, dan kanker tenggorokan.
-
Bagaimana vaksin Mpox melindungi tubuh dari virus? Vaksin ini merupakan vaksin turunan dari cacar (smallpox) generasi ketiga yang bersifat non-replicating, artinya tidak menyebabkan virus berkembang biak dalam tubuh.
-
Siapa yang memimpin lembaga Parc Vaccinogene dan meneliti vaksin untuk kesehatan masyarakat di masa Hindia Belanda? Dari sana lahirlah sebuah lembaga bernama Parc Vaccinogene yang dipimpin oleh Eilerts de Haan.
-
Apa manfaat utama dari vaksin polio? Salah satu manfaat utama dari vaksin polio adalah memberikan kekebalan tubuh terhadap virus polio.
-
Kapan vaksin HPV diberikan? Vaksin HPV idealnya diberikan kepada anak usia 9–14 tahun yang belum aktif secara seksual. Vaksin ini juga dapat diberikan kepada remaja dan orang dewasa usia 15–26 tahun yang belum pernah atau belum mendapatkan vaksin HPV secara lengkap.
"Di tengah kondisi pandemi nasional sekarang ini, Pemerintah mesti tetap dingin dan rasional dalam bertindak terkait vaksinisasi Covid-19 kepada masyarakat," katanya, Selasa (5/1).
Dia menuturkan, meski keadaan genting karena pandemi makin meningkat, pemerintah harus berpegang pada prinsip perlindungan masyarakat. Yakni tidak menyuntik masyarakat menggunakan vaksin yang belum jelas khasiat, keamanan dan kehalalannya.
"Yang disuntikan ke masyarakat hanyalah vaksin yang sudah lulus uji klinis tahap III serta mendapat izin edar dari BPOM," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
Mulyanto meminta BPOM transparan dalam melakukan uji kelayakan vaksin sebelum mengeluarkan izin. BPOM harus berpatokan pada kaidah ilmiah dalam menetapkan status kelayakan vaksin, bukan berdasarkan tekanan pihak yang berkepentingan.
BPOM Punya Tanggung Jawab Moral
Menurutnya, BPOM punya tanggungjawab moral untuk melindungi segenap bangsa Indonesia untuk bebas dari Covid-19. Karena itu BPOM harus melaksanakan proses pengujian dengan cara yang akurat dan tepat.
"Jangan sampai karena tekanan pihak tertentu BPOM terpaksa mengeluarkan izin edar meskipun sebenarnya vaksin tersebut tidak layak pakai," tegasnya.
Dia berharap, BPOM tidak mengkhianati hati nurani dan kepercayaan masyarakat yang ada selama ini. BPOM harus memeriksa hasil uji klinis tahap III vaksin Sinovac secara profesional, obyektif dan transparan.
"Selain itu BPOM tidak boleh bekerja atas dasar tekanan dan pesanan produsen atau pedagang vaksin," pesan Mulyanto.
Diberitakan, Pemerintah telah membeli vaksin anticovid dari perusahaan China sebanyak 3 juta dosis. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dari China telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta (6/12). Sisanya 1,8 juta dosis baru tiba di tanah air awal tahun ini.
Vaksin tersebut diimpor dari Sinovac Life Science Corporate Ltd, Cina, dalam bentuk vero cell dengan nama penerima PT Bio Farma (Persero). Rencananya, Presiden Jokowi akan disuntik vaksin ini pada Rabu 13 Januari pekan depan.
(mdk/eko)