Jelang Pilkada Serentak 2024, Pj Gubernur Sumsel 'Hibah'kan Daerah ke KPU hingga TNI-Polri

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota se-Sumsel tahun 2024. 

"Kegiatan ini menunjukkan komitmen kita bersama, kekompakan seluruh Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kekompakan KPU, Bawaslu dan seluruh instansi vertikal dan stakeholder yang ada di Sumsel," kata Fatoni.

Menurutnya, komitmen bersama seperti ini sangatlah penting dalam menyukseskan jalannya Pilkada serentak mendatang di Provinsi Sumsel. Kesuksesan ini juga pernah dibuktikan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) pada bulan Februari 2024 lalu.

"Alhamdulillah semua agenda demokrasi Pilpres dan Pileg sudah berjalan dengan baik dan lancar di Sumsel, ini semua berkat kerjasama berkat kekompakan dan juga komitmen kita bersama-sama," ucap Fatoni.

Kemudian, terkait pembiayaan pelaksanaan Pilkada berasal dari APBD daerah masing-masing. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota perlu memberikan hibah kepada pihak penyelenggara, mulai dari KPU, Bawaslu serta TNI dan Polri sebagai pihak yang diberi tugas mengamankan jalannya pesta demokrasi.

"Hari ini kita akan melaksanakan hibah kepada TNI dan Polri. Sementara hibah kepada KPU dan Bawaslu NPHD-nya sudah kita laksanakan pada akhir tahun lalu. Alhamdulillah kita bisa dilaksanakan serentak dan itu penandatanganan serentak pertama di Indonesia," jelas Fatoni.

Sebagaimana diketahui, besar anggaran pengamanan Pilkada Tahun 2024 di Sumsel untuk TNI sebesar Rp 20 miliar dan Polri sebesar Rp 51,345 miliar. Sementara itu, besar anggarab pihak penyelenggara untuk KPU Provinsi sebesar Rp 234,545 miliar dan Bawaslu Provinsi sebesar Rp 72,956 miliar.

"Kalau kita melihat total keseluruhan TNI dan Polri di Sumsel termasuk Kabupaten/ Kota sebesar Rp 54,439 miliar dan untuk Polri sebesar Rp 135,714 miliar. Ini anggaran untuk pelaksanaan Pilkada kita, baik Pilkada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota," kata Fatoni.

Fatoni menyebut Pilkada serentak se-Indonesia baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2024. Meskipun demikian, dia yakin dapat berjalan dengan sukses karena rakyat Indonesia sudah terbiasa dalam mengikuti jalannya Pemilu.

“Meskipun sudah terbiasa namun tahun ini harus lebih fokus lagi, lebih serius lagi karena seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan ini secara bersamaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, untuk itu mari bersama menjaga iklim yang kondusif. Iklim kondusif sangat penting agar seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat bisa berjalan dengan baik tentu itu menjadi modal utama kita dalam menjalankan tugas-tugas kita," ujar Fatoni.

Fatoni mengatakan, penandatanganan NPHD pengamanan Pilkada kali ini menjadi tonggak baru bagi daerah untuk bersama-sama menunjukkan komitmen menjalankan tanggung jawab mewujudkan Pilkada di Sumsel menjadi Pilkada yang berjalan lancar aman tertib.

"Pak Ketua KPU Sumsel juga selalu menyampaikan bahwa kita bertekad pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Sumsel akan menjadi percontohan bagi daerah lain," tutup Fatoni.

Adapun prosesi penandatanganan NPHD untuk Provinsi antara Pj Gubernur Agus Fatoni dengan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI M. Naudi Nurdika dan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo. Kemudian untuk Bupati/Walikota dilakukan oleh masing-masing Dandim dan Kapolres Kabupaten/Kota.