Jelang reses, DPR berharap RAPBN 2016 disahkan besok

Bila RAPBN 2016 tidak bisa disepakati, maka pemerintah terpaksa menggunakan APBN Perubahan 2015.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan bahwa saat ini RAPBN 2016 tengah dalam tahap pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). Sedangkan tahap selanjutnya akan dilimpahkan ke Badan Musyawarah (Bamus). Lalu akan diagendakan rapat Paripurna membahas dan mengesahkan APBN 2016 Jumat (30/10 besok.

‎"Sekarang masih dibahas di Banggar, nanti siang ada rapat Bamus untuk mengagendakan acara pada rapat Paripurna besok. Mudah-mudahan sebelum rapat Bamus, ada kabar paling tidak dalam rapat Bamus sudah diagendakan (RAPBN) namun menunggu beberapa hal yang mungkin sampai malam bisa selesai," kata Agus di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10).

Agus juga menuturkan bahwa sejauh ini sebenarnya alur pengajuan RAPBN 2016 tidak terganjal masalah. Hanya saja pembahasannya berlarut-larut.

"Mudah-mudahan ini hari bisa selesai sehingga bisa diambil kesimpulan bisa diketok di Paripurna," tuturnya.

Sedangkan jika tak mencapai kesepakatan mengenai postur RAPBN 2016, maka menurut Agus kemungkinan besar akan menggunakan APBN Perubahan 2015. Permasalahannya jika menggunakan APBN perubahan tahun lalu maka alokasi dana tidak akan sampai pada nomenklatur baru di pemerintahan. Maka dari itu Agus berharap pembahasan bisa selesai malam ini dan besok bisa disampaikan dalam Paripurna.

"Sehingga kami yakini program-programnya tentu tidak sama dengan program sekarang," pungkasnya.

Di sisi lain Politikus Partai Demokrat ini juga menjelaskan bahwa alur sebelumnya ialah masing-masing komisi membahas postur APBN dengan lembaga kemitraannya. Hal tersebut terangkum alur penyesuaiannya dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL).

‎Selain itu terkait pemutihan pajak atau tax amnesty, masih belum ada payung hukumnya. Sedangkan Agus sendiri menegaskan bahwa tax amnesty masih sebatas wacana belaka.

"Memang dana-dana alokasi khusus harus dibahas dalam pembahasan dengan Banggar, karena dana alokasi khusus tentu hal yang disampaikan kepada DPR dari pemerintah dan ini dibahas sesuai besaran-besarannya," terangnya.

Baca juga:
Bahas RAPBN 2016, petinggi KMP kumpul di Bakrie Tower
NasDem minta parpol tak sandera RAPBN 2016
RAPBN 2016 molor disahkan, program Jokowi-JK dinilai terancam
Dana siluman Rp 23,6 T diduga hambat pengesahan APBN 2016
Tak ada saling sandera, PDIP yakin RAPBN 2016 segera diketok
Ketua DPR sebut RAPBN 2016 tak disahkan Oktober bisa berdampak buruk