JK ingin pengusaha tak bayar pajak dicekal seperti koruptor

Kalla menerangkan pemerintah akan serius dalam melakukan penegakan hukum di sektor bisnis.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan kepada dunia usaha untuk tetap berbisnis sesuai aturan. Hal ini lantaran selama ini negara telah banyak dirugikan akibat ulah pengusaha nakal.

"Anda (pengusaha) boleh berusaha asal sesuai aturan dan bayar pajak," ujar Kalla di Jakarta, Senin (8/12).

Kalla menerangkan pemerintah akan serius dalam melakukan penegakan hukum di sektor bisnis. Menurut dia, pengusaha yang tidak mau bayar pajak akan kena sanksi sama seperti koruptor.

"Kalau koruptor dicekal, pembayar pajak juga harus dicekal. Kalau akhir tahun enggak bayar pajak tapi berpelesir di luar negeri, maka akan dicekal," ungkap dia.

Selanjutnya, Kalla mengingatkan kondisi keadilan di sektor ekonomi dewasa ini sudah berada pada tahap rawan. Hal itu berdampak pada semakin meningginya angka kesenjangan antara kaya dan miskin atau gini rasio di Indonesia.

"Keadilan sudah lampu kuning. Gini rasio 0,43 persen," terang dia.

Lebih lanjut, Kalla menekankan perlu adanya penguatan pada sektor ekonomi, khususnya pada level petani dan nelayan. Ini lantaran dua sektor ini tak pernah mendapat perhatian dari manapun. "Jangan bangga dengan hotel, apartemen, tapi harus bangun pertanian, rumah rakyat, dan sebagainya," ujarnya.