JK minta aparat hukum tindaklanjuti temuan PPATK soal rekening ISIS
JK mengatakan aparat harus bertindak cepat membekukan rekening-rekening tersebut, sebab PPATK tidak memiliki kewenangan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta aparat hukum untuk segera menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana yang diduga bermuara ke jaringan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). JK tidak ingin hal itu berimbas pada aliran dana ke luar negeri yang digunakan untuk transaksi bisnis.
"Kita harus mencari tahu itu uang untuk apa dari mana, harus jelas juga. Jangan sampai nanti ada transfer ke luar negeri langsung dicurigai juga nanti berbahaya untuk ekonomi kita," ujar JK di Kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
JK mengatakan aparat harus bertindak cepat membekukan rekening-rekening tersebut, sebab PPATK tidak memiliki kewenangan untuk hal itu.
"Tentu kalau PPATK tidak bisa membekukan, yang bisa polisi atau aparat hukum meminta Bank masing-masing. PPATK hanya mencari data, yang membekukan itu ya bank masing-masing," ujarnya.
Meski demikian, JK mengaku belum menerima laporan langsung dari PPATK. JK juga tak heran apabila Australia turut membantu mengusut rekening tersebut karena kejahatan terorisme merupakan kejahatan internasional.
"Tentu, belum dilaporkan saya sendiri belum tahu. tapi itu kan memang jaringan internasional. tentu saling membantu pasti, jumlahnya saya tidak tahu, memang saya baca ada dari Australi, macam-macam. Itu memang jaringan internasional, sejak dulu begitu," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, PPATK ditemukan sejumlah rekening mencurigakan yang diduga digunakan untuk jaringan ISIS. rekening-rekening yang ditemukan jumlahnya sekitar Rp 7 miliar.
"Itu jaringan, jaringannya sudah masuk ke bisnis, jualan herbal, jual buku, malah yang bahaya itu kita tengarai masuk ke usaha kimia," kata Agus di acara 'International Conference on Terrorism & ISIS' di Jakarta International (JI) Expo, di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/3).
Baca juga:
Kemenristekdikti angkat tangan bila ada mahasiswa gabung ISIS
Wapres JK mau lihat hasil uji coba beli gas 3 kg pakai kartu khusus
JK: Ical gugat SK Menkum HAM ke pengadilan itu sah-sah saja
JK mau konsep Smart City bisa bikin rakyat di desa ikut sejahtera
Beres selesaikan konflik Aceh, bisakah JK damaikan Ahok dan DPRD?
JK dukung konsep Smart City dijalankan di semua kota di Indonesia
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Siapa saja yang terlibat dalam program pemberdayaan PKK Kaltim? "Program pemberdayaan PKK terdiri dari Pokja I sampai dengan Pokja IV, itu hampir semua OPD masuk di situ. Jadi mulai dari pola asuh anak, kemudian gemar membaca, gizi, dan kesehatan. Jadi 10 program PKK di dalam sub program PKK itu lah semua OPD masuk di dalam situ,"