JK serahkan SPT pajak tahunan di Wisma Kalla Makassar
Soal sistem pembayaran pajak secara online, JK mengakui Indonesia masih kalah dengan Malaysia dan Thailand.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajak semua orang agar lebih disiplin lagi membayar pajak. Karena pada akhirnya pajak yang dibayarkan itu juga nantinya akan kembali lagi ke pembayar pajak atau rakyat.
Hal ini disampaikan usai menyerahkan SPT Tahunannya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Sulsel Sulbar dan Sultra yang digelar di Wisma Kalla, Makassar, Jumat (4/3).
"Pajak di saat ekonomi lemah tentu tidak setinggi yang diharapkan saat ekonomi lagi membaik olehnya perlu disiplin lebih tinggi lagi," kata JK.
Dia menyampaikan pedoman lama soal pajak. Katanya negara yang kuat harus punya pemerintahan dan tentara yang kuat pula. Untuk membiaya pemerintahan dan tentaranya, negara harus punya uang. Untuk dapat uang, rakyat harus bayar pajak, untuk bayar pajak, rakyat harus berusaha, untuk rakyat bisa berusaha maka pemerintah harus beri fasilitas. Untuk beri fasilitas maka pemerintah harus ada uang, jadi itu akan berputar terus.
"Seperti itulah hubungan pajak dengan negara, saling ketergantungan," kata Jusuf Kalla.
Di lain sisi, lanjutnya, pemerintah tentu juga akan terus memperbaiki sistem pajak seperti teknis Informasi Teknologi (IT) seperti yang dicontohkan tadi yakni bayar pajak dengan sangat mudah melalui metode pembayaran e-filing.
Tapi, imbuhnya, dibandingkan negara lain seperti Malaysia dan Thailand, maka Indonesia masih tertinggal dari sisi informasi teknologi (IT). Olehnya beberapa tahun ke depan akan dilakukan modernisasi lagi, sehingga semua transaksi bisa diketahui dan para wajib pajak bisa langsung tahu berapa nilai pajaknya yang harus dibayarkan.
Lebih jauh dijelaskan, pada masa tahun tahun 1970-1980-an, fungsi penerimaan pajak itu nomor dua. Pendapatan negara yang paling besar itu dari minyak. Tapi kini saat negara makin besar kebutuhannya, lalu penerimaan dari minyak makin kecil penghasilannya maka peran pajak makin penting. Karena itu di APBN kita saat ini, pendapatan dari penerimaan pajak itu sebesar 76 persen dari seluruh pendapatan.
Dengan demikian, kata JK, kekuatan negara sangat tergantung dari kemampuan anggarannya dan anggaran sangat tergantung kepada penerimaan pajak.
Baca juga:
Usai tinjau LRT, Jokowi lapor SPT pajak secara online di Palembang
Saat lapor SPT daring, Jokowi 3 kali salah kode
Menteri Yuddy ingatkan PNS, TNI dan Polri segera lapor SPT online
Tingkat kesadaran warga Jabar bayar pajak masih rendah
Kejar target penerimaan, Dirjen Pajak diminta segera konsolidasi
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan calon jamaah haji plus berangkat? Dalam hal waktu tunggu, periode untuk haji plus biasanya lebih singkat dibandingkan haji reguler.Akibatnya, biaya untuk program haji plus cenderung lebih tinggi.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Kapan Mohammad Nazir Datuk Pamoentjak wafat? Ia wafat di Bern, Swiss pada tanggal 10 Juli 1965 di usianya yang sudah 68 tahun.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.