Jokowi Sindir Ada Kementerian Punya 5.000 Aplikasi: Saking Kreatifnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir ada kementerian memiliki lebih dari 5.000 aplikasi. Dia juga menyentil Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memiliki 400 aplikasi dengan fungsi berbeda-beda.

"Di Kemenkes, Kemenkes ada? Bayangkan 1 Kementerian 400. Banyak yang lebih dari itu (Kemenkes). Ada yang lebih dari 5.000 (aplikasi). Saya enggak nunjuk di kementerian mana. Saking kreatifnya," ujar Jokowi dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5).

"Jadi sekali lagi, Kemenkes aplikasi sendiri, pelayanan pajak aplikasi sendiri, untuk pelayanan pendidikan aplikasi sendiri. Kalau sudah ada yang baru apa yang terjadi? Install lagi, isi data lagi," sambungnya.

Dia mengungkapkan total aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mencapai 27.000. Jokowi menduga hal ini dikarenakan setiap pergantian menteri dan kepala daerah, ada pembuatan aplikasi baru.

"Karena setiap mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek," katanya.

Jokowi meminta kementerian/lembaga serta pemerintah berhenti membuat aplikasi baru. Pasalnya, ribuan aplikasi ini berjalan sendiri-sendiri dan tak terintegrasi sehingga tak mempermudah pelayanan publik.

"27 ribu aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri yang kerjanya juga sendiri2. Enggak akan mungkin mempermudah mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," tutur Jokowi.

Dia sendiri telah meluncurkan GovTech Indonesia atau platform digital nasional yang diberi nama INA Digital. Aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.

"Satu portal terintegrasi yg kita namakan INA digital. Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Tapi enggak apa-apa saya kira migrasinya memang harus bertahap yang penting dimulai dulu," ucapnya.

Selain itu, Jokowi meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi melakukan integrasi dan interoprobabilitas data.

"Tidak boleh ada lagi alasan ini itu karena datanya milik saya, datanya milik pemda saya, tidak boleh lagi. Tidak akan maju kita kalo kita masih egosentris kita pelihara. Tinggal praktek-praktek lama, tinggalkan mindset-mindset lama," pungkas Jokowi.