JPU Tak Kasasi Usai Vonis Pinangki Dipotong Sangat Cederai Keadilan Masyarakat
Mardani menyebut, putusan hukuman pada Pinangki tidak akan menimbulkan efek jera bagi para koruptor.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan banding Pinangki Sirna Malasari yang menyunat hukuman 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Keputusan jaksa itu menuai kritikan dari berbagai pihak. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan kasus tersebut menunjukkan kemunduran dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Satu lagi kejadian yang menunjukkan kemunduran signifikan dalam pemberantasan korupsi. Sangat mencederai keadilan masyarakat," kata Mardani saat dikonfirmasi, Rabu (7/7).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa saja yang diarak di Jakarta? Pawai Emas Timnas Indonesia Diarak Keliling Jakarta Lautan suporter mulai dari Kemenpora hingga Bundaran Hotel Indonesia. Mereka antusias mengikuti arak-arakan pemain Timnas
-
Kenapa Jaka merantau? Dengan penuh tekad, Jaka pun memutuskan untuk merantau ke negeri orang untuk mencari nafkah dan mewujudkan semua impian mereka berdua.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Siapa yang menemukan pendatang yang menjadi pemulung di Jakarta? "Ada juga yang beberapa waktu lalu ketemu ya kita pemulung segala macam. Kita kembalikan,"
Mardani menyebut, putusan hukuman pada Pinangki tidak akan menimbulkan efek jera bagi para koruptor. "Dapat menghilangkan efek jera bagi pelaku korupsi, keprihatinan kita bersama. Dengan data yang gamblang terkait kasusnya,ini jadi preseden buruk," ucapnya.
Mardani menegaskan, korupsi yang dilakukan aparat hukum adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu seharusnya dihukum lebih berat daripada koruptor lain.
"Korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum itu kejahatan luar biasa. Konsensusnya bahkan lebih berat hukumannya. Jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sangat wajar jika publik memberi banyak catatan," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Riono Budisanto menyatakan bahwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mengajukan kasasi atau upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan banding Pinangki Sirna Malasari yang menyunat hukuman 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara.
Penyunatan hukuman tersebut dilakukan setelah Pinangki mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. "JPU tidak mengajukan permohonan kasasi," kata Riono saat dihubungi di Jakarta, Senin (5/7/2021).
Riono menjelaskan, alasan JPU tidak mengajukan upaya hukum atau kasasi tersebut karena pemotongan hukuman terhadap Pinangki dianggap telah sesuai atau dipenuhi.
Reporter: Delvira H
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Enaknya Jadi Pejabat Korup, Jaksa Pinangki Terima Suap Malah Dihukum Ringan
Hukuman Pinangki Disunat 6 Tahun, JPU Tidak Ajukan Kasasi
Hari Terakhir, ICW Desak Kejagung Ajukan Kasasi Vonis Pinangki yang Dipotong
JPU Belum Tentukan Sikap Atas Potongan Hukuman Hasil Banding Jaksa Pinangki
Melihat Kejanggalan Alasan Putusan PT Jakarta Sunat Hukuman Jaksa Pinangki
Hukuman Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Eks Ketua KY Sebut Pemberantasan Korupsi Melemah