Jumlah guru agama di Jawa Timur terus menurun
Dari data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jumlah guru terutama pengajar Pendidikan Agama Islam (PAI), dari tahun ke tahun mengalami penurunan signifikan. Sepuluh tahun lalu, jumlah guru PAI mencapai 35.000. Namun, seiring berjalannya waktu, bukannya bertambah tapi justru menurun.
Dari data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jumlah guru terutama pengajar Pendidikan Agama Islam (PAI), dari tahun ke tahun mengalami penurunan signifikan. Sepuluh tahun lalu, jumlah guru PAI mencapai 35.000. Namun, seiring berjalannya waktu, bukannya bertambah tapi justru menurun.
"Sekarang tinggal 27.000 lebih sedikit. Dan diperkirakan 10 tahun lagi tinggal 15.000," kata Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, dalam sambutan pembukaan Kongres ke - 3 Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) di JX International Convention Center, Surabaya, Sabtu, (2/12).
Jika tidak ada tindakan nyata dari Menteri Agama untuk merekrut kembali guru agama Islam, dikhawatirkan ke depannya bakal berimbas pada akhlak, iman, taqwa, kesosialan, bertoleransi saling menghargai agama satu sama lain.
Pria yang akrab dipanggil Gus Ipul ini meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ikut andil mencari solusi persoalan yang menyangkut nasib guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Jawa Timur. Persoalan lain, masih saja ditemukan guru PAI yang pengangkatannya seharusnya di bawah naungan Kementerian Agama tapi kenyataannya harus melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Kejelasan nasib ini penting supaya guru Pendidikan Agama Islam ini lebih mantap dalam rangka memberikan pengajaran dan pendidikan pada anak-anak didik kita," kata Gus Ipul.
Terkait nasib guru, Pemprov Jatim telah berjuang bersama PGRI dan elemen guru yang lain agar para GTT (Guru Tidak Tetap) yang mengajar di sekolah Negeri bisa menjadi pegawai pemerintah dengan sistem kontrak kerja. Sementara untuk Swasta akan dirumuskan Upah Minimum Guru (UMG).
"Kalau yang namanya buruh saja ada yang namanya UMK, kenapa guru ini diberi UMG, yang swasta keluhannya seperti itu. Nah ini yang harus kita perjuangkan bareng-bareng kita cari celah. Sehingga baik di negeri dan swasta sama-sama diurus oleh pemerintah," ujarnya.
(mdk/noe)