Kafe Diduga Milik Anak Wali Kota Bekasi Disegel karena Langgar PPKM
Aparat Satpol PP Kota Bekasi menyegel Omma Restaurant karena melanggar protokol kesehatan dan melebihi jam operasional dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro. Kafe ini disebut-sebut milik anak Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.
Aparat Satpol PP Kota Bekasi menyegel Omma Restaurant karena melanggar protokol kesehatan dan melebihi jam operasional dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro. Kafe ini disebut-sebut milik anak Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.
"Intinya kami dari Satpol-PP Kota Bekasi melihat perkembangan yang terjadi, supaya jangan terjadi hal hal yang tidak diinginkan, kita mencoba untuk melakukan penyegelan," kata Kasatpol PP Kota Bekasi Abi Hurairoh, Senin (7/6).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Siapa yang memimpin kegiatan PPK? Tugas dan wewenang ketua PPK juga diatur dalam pasal 9 PKPU Nomor 8 Tahun 2022: Memimpin kegiatan PPK.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
Penyegelan ini tidak lama setelah unggahan seorang pegiat media sosial Adam Deni. Dia menyoroti kebijakan Satgas Covid-19 yang tidak menutup kafe tersebut, seperti tempat usaha lain di wilayah yang sama akibat melanggar protokol kesehatan.
Adam dalam posting-an di Instagram-nya, menyertakan video orang-orang berjoget ria. Peristiwa itu disebut pada 28 Mei 2021 lalu. Dia meminta Satgas Covid 19 berlaku adil. Semua pelanggar prokes disegel termasuk milik keluarga pejabat.
"Untuk penyegelan ini berlaku sampai dengan tiga hari, nanti permohonan yang bersangkutan untuk membuka segel dan kita buka segelnya," kata Abi.
Ia mengatakan, jika ditemukan pelanggaran lagi, ancamannya adalah penyegelan secara permanen.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tidak secara eksplisit mengakui bahwa kafe tersebut merupakan milik anaknya.
"Kalau punya anak bapak, kolerasinya ke mana siapapun juga kan punya hak untuk mengelola usaha di mana pun berada di Republik ini. Hanya usahanya resmi atau tidak, mematuhi hal-hal yang berkenaan dengan ini atau tidak. Anak presiden juga buka usaha, anak gubernur juga buka usaha, korelasinya ke mana?" kata Rahmat Effendi saat dikonfirmasi wartawan.
Ia menyebut, semua kegiatan usaha harus mematuhi peraturan yang ada. "Kalau sekarang persoalannya, ternyata ada yang dilanggar jangankan lagi wali kota mungkin, pejabat tinggi lainnya juga pun silakan disesuaikan dengan ketentuan. Tapi jangan hal hal-ini masuk kepada ranah yang di luar konteks yang ada," ujar Rahmat.
Baca juga:
Perumahan di Bekasi Lakukan Karantina Mikro Setelah 12 Warga Positif Covid-19
Pemkot Medan Bubarkan Pengunjung Kafe Lebihi Jam Operasional, Pemilik Ditegur
Pasukan TNI dan Polri akan Ditambah Bantu PPKM Mikro di Pati
PPKM Mikro Jakarta Diperpanjang, Cek Jadwal Operasional Baru MRT
Vaksinasi dan PPKM Mikro Dinilai Ampuh Dongkrak Kepercayaan Investor
14 Desa di Gorontalo Lakukan PPKM Mikro