Kampus swasta bodong bermunculan, Ceu Popong salahkan pemerintah
Meski demikian, keberadaan kampus swasta dibutuhkan buat menggerakkan pendidikan di Indonesia.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi baru-baru ini menonaktifkan lebih dari 200 Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Anggota Komisi X DPR RI, Popong Otje Djundjunan, menilai keberadaan kampus bermasalah itu juga karena kesalahan pemerintah.
"Yang salah tetap pemerintah. Kenapa? Karena terlalu gampang berikan izin. Mereka berikan izin tanpa pengawasan. Itu gebleg-nya di kita," kata Ceu Popong di Gedung Sate, Bandung, Senin (12/10).
Ceu Popong menyebut, tidak sedikit PTS abal-abal bermunculan. Terutama pasca reformasi, menjadikan orang berlomba-lomba membikin perguruan tinggi. Menurut dia, keberadaan kampus swasta memang tidak salah karena ikut mendidik banyak orang yang tak tertampung di kampus negeri.
"Maksudnya mah bagus. Biar perguruan tinggi banyak. Anak-anak ketampung," ujar Ceu Popong.
Ceu Popong menyatakan, langkah pemerintah menonaktifkan sementara kampus swasta bermasalah, menjadi momen baik perbaikan sistem pendidikan di Indonesia.
Alasan Kemenristek Dikti menonaktifkan PTS bermasalah tidak semata kampusnya tidak terakreditasi. Kebanyakan dari kampus dibekukan sementara lantaran ada beberapa pelanggaran dalam kegiatan belajar mengajar, utamanya perbandingan antar dosen dan jumlah mahasiswa.