Kapolri minta MUI koordinasi sebelum keluarkan fatwa
Kapolri meminta MUI terlebih dulu berkoordinasi dengan kepolisian sebelum mengeluarkan fatwa. Koordinasi diperlukan untuk memperjelas fatwa yang dikeluarkan MUI. Kapolri akan mengirimkan perwakilan dari kepolisian yang bertugas melakukan koordinasi dengan MUI untuk menggodok sebuah fatwa sebelum dikeluarkan.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak buru-buru mengeluarkan fatwa. Pernyataan Kapolri ini menyikapi fatwa MUI yang melarang penggunaan atribut natal bagi karyawan muslim yang bekerja di perusahaan tertentu. Fatwa ini pada akhirnya menimbulkan polemik dengan dijadikan landasan bagi ormas melakukan sweeping.
Tito meminta MUI terlebih dulu berkoordinasi dengan kepolisian sebelum mengeluarkan fatwa. "Ya tolong komunikasikan sebelum (Fatwa) dikeluarkan. Jangan dikeluarkan dulu baru dikoordinasikan kepada kita. Seolah-olah kami yang minta," kata Tito di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (20/12).
-
Apa yang dimaksud dengan doa Karomatil Fatihah? Doa Karomatil Fatihah adalah amalan doa sunah yang baik dibaca setelah selesai membaca Surat Al Fatihah di waktu senggang.
-
Kapan Maulid Nabi diperingati? Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW jatuh pada 12 Rabiul Awal setiap tahunnya. Hal ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas,وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيع الْأَوَّلِ، عَام الْفِيلِArtinya: "Rasulullah dilahirkan di hari Senin, tanggal dua belas di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal, Tahun Gajah."
-
Kapan Mohammad Nazir Datuk Pamoentjak wafat? Ia wafat di Bern, Swiss pada tanggal 10 Juli 1965 di usianya yang sudah 68 tahun.
-
Kapan Habib Cikini wafat? Habib Cikini diketahui wafat pada 1879 silam.
-
Kapan KH Hasyim Asy'ari wafat? KH Hasyim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947, tepat pada hari ini, 76 tahun yang lalu.
-
Kapan Habib Ali Kwitang wafat? Sampai sekarang, jejak dakwah dari ulama yang wafat pada 13 Oktober 1968 itu masih ada.
Menurut Tito, koordinasi diperlukan untuk memperjelas fatwa yang dikeluarkan MUI. Dia mencontohkan, fatwa pelarangan pemakaian atribut natal terkesan hanya sepotong.
"Contohya soal atribut natal. Atribut itu apa saja? Tidak jelas. Nanti di lapangan kalau ada fatwa yang tidak jelas nanti di bawah itu nanti ada yang bertindak sendiri tanpa kejelasan juga. Orang pakai pakaian sinterklas diambil misalnya," ujarnya.
Nantinya Tito akan mengirimkan perwakilan dari kepolisian yang bertugas melakukan koordinasi dengan MUI untuk menggodok sebuah fatwa sebelum dikeluarkan. "Kita akan lihat, kalau itu fatwanya positif yang kami akan bantu sosialisasikan," tukasnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto juga meminta MUI berkoordinasi dengan Kepolisian dan juga Kementerian Agama sebelum mengeluarkan fatwa.
"Fatwa itu dikeluarkan jangan sampai malah menimbulkan keresahan dan problem. Mengapa? Karena pertimbangan untuk mengeluarkan fatwa jangan sampai berasal dari satu persepsi atau satu sumber pertimbangan, tetapi juga harus mempertimbangkan dari berbagai perspektif," kata Wiranto.
Mantan Panglima ABRI ini menambahkan, pemerintah terus berupaya menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Sehingga, jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang dapat merusak upaya pemerintah itu.
"Jangan sampai persatuan, kebersamaan, dan toleransi itu justru dirusak dengan hal-hal yang tidak perlu," katanya.
Baca juga:
Menko Wiranto perintahkan Kapolri tangkap ormas lakukan sweeping
Fatwa MUI bukan hukum positif, JK larang ormas lakukan sweeping
Sebelum keluarkan fatwa, MUI harus koordinasi dengan Kemenag & Polri
Kapolres Bekasi dan Kulon Progo dinilai berloyalitas ganda
Plt Gubernur DKI minta MUI jelaskan fatwa larangan atribut Natal
Menteri Agama sebut fatwa MUI tidak mengikat
Surat edaran dua Kapolres soal Natal berujung teguran keras Kapolri