Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU: Kubu Korban Harap Putusan DKPP Tak Melempem, Minta Hasyim Asy'ari Dipecat

Kuasa hukum pengadu atau korban kasus dugaan asusila yang dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari, Aristo Pangaribuan, menginginkan teradu diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal itu dia sampaikan saat mendatangi kantor DKPP.

"Tadi dikasih kesempatan closing statement (pernyataan penutup, red.), kami minta untuk petitumnya diberhentikan dari jabatan Ketua KPU RI juga anggota KPU RI," kata Arsito di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (6/6).

Pengacara juga menyebut Ketua KPU Hasyim Asy'ari secara jelas menyalahgunakan jabatan dan fasilitas yang didapatkan.

"Majelis DKPP yang terhormat sudah memeriksa, sudah tanya langsung, dan sudah bisa mencium kejanggalannya. Jadi, jangan sampai putusannya melempem," ujarnya.

Oleh sebab itu, Aristo mengharapkan DKPP dapat menjatuhkan putusan yang berpihak kepada korban. Ia juga optimistis dengan putusan yang akan dijatuhkan oleh DKPP nanti.

"Optimistis karena buktinya sudah banyak sekali. Kalau sampai ternyata putusannya tidak, saya enggak tahu lagi, ya, kalau putusannya tidak berpihak kepada korban, ya, saya enggak tahu lagi. Nanti kita lihat. Semua bukti sudah kami keluarkan. Mudah-mudahan (DKPP, red) tergerak hatinya," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum korban lainnya, Maria Dianita Prosperianti, mengatakan bahwa DKPP bersikap positif dalam dua persidangan kasus tersebut.

"Sudah diperiksa ya semuanya, semuanya sudah diserahkan, dan memang DKPP kami melihat ada positif di sini. Berperspektif kepada korban, kepada perempuan, dan kami harap memang putusannya seperti itu," katanya.

Sebelumnya, pada Kamis, 18 April 2024, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dilaporkan ke DKPP RI oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Menurut Kuasa Hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban.

Kemudian, Hasyim menjalani persidangan pertama pada Rabu (22/5) yang berakhir sekitar pukul 17.15 WIB.