Kasus Jiwasraya, PPATK Sudah Telusuri Transaksi Senilai Rp100 Triliun
PPATK juga terlibat dalam penanganan kasus Asabri pada 2020 dan 2021 di mana telah dikirim dua hasil pemeriksaan kepada Kepolisian RI dan satu hasil pemeriksaan kepada Kejaksaan Agung.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan PPATK telah menyampaikan 556 Hasil Analisis (HA) terhadap transaksi keuangan yang dikhawatirkan terlibat dalam tindak pidana pencucian uang kepada penyidik sepanjang Januari sampai November 2021.
"PPATK secara aktif membantu pejabat pemerintah antara lain dalam melakukan pemilihan pejabat negara yang akuntabel dan berintegritas. Kita menerima permintaan fit and proper test biasanya dari tim TPA yang dipimpin Menteri Sekretaris Kabinet, di mana kita diminta menelusuri transaksi keuangan seluruh kandidat," katanya dalam jumpa pers di Gedung PPATK, Selasa (21/12).
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Siapa yang yakin bahwa PKB punya kekuatan di Jateng? “Bukan satu Provinsi didominasi oleh satu partai. PKB ini punya kekuatan yang tidak kalah besar di Jateng. jadi kami makin optimis dalam beberapa perjalanan hari ini bahwa perubahan itu kuat sekali,”
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
PPATK juga diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menelusuri transaksi keuangan perusahaan yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sepanjang 2021 untuk kepentingan pemilihan pejabat dan perizinan perusahaan melantai di bursa, PPATK telah mengerjakan 68 permintaan penelusuran transaksi keuangan baik dari Kementerian Sekretariat Kabinet, OJK, maupun Mahkamah Konstitusi.
TPPAK juga melakukan analisis terhadap transaksi keuangan yang berkaitan dengan kasus-kasus besar di 2021, seperti penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dimana TPPAK telah mengirim 10 Informasi Hasil Analisis (IHA) kepada tim BLBI.
"Kemudian terkait penyelesaian kasus Jiwasraya sepanjang 2020 sampai 2021 PPATK mengirim 20 hasil analisis kepada Jaksa Agung. Total dana yang kita telusuri tidak kurang dari Rp100 triliun," ujarnya seperti dilansir dari Antara.
PPATK juga terlibat dalam penanganan kasus Asabri pada 2020 dan 2021 di mana telah dikirim dua hasil pemeriksaan kepada Kepolisian RI dan satu hasil pemeriksaan kepada Kejaksaan Agung.
"Kita pun terlibat aktif dalam kasus perdagangan obat ilegal. PPATK mengirim 4 HA kepada Bareskrim Polri dan satu HA kepada BPOM dengan angka yang luar biasa, kita juga surprise dengan angkanya tapi kasusnya masih berkembang dg total dana tidak kurang dari Rp616 miliar," ungkapnya.
Sementara itu PPATK juga melakukan analisis transaksi keuangan terkait perdagangan narkotika di mana PPATK mengirim 47 HA dan informasi kepada Kepolisian, Bareskrim, Kapolda. Total dana dalam transaksi yang dianalisis terkait kasus perdagangan narkotika tidak kurang dari Rp1,9 triliun.
"Pada 2021 PPATK juga mengirim dua hasil pemeriksaan terkait kasus narkotika kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan total dana yang diperiksa mencapai Rp221,66 triliun," tutupnya.
Baca juga:
Kapal Pinisi Rp 7,4 M Milik Jiwasraya Belum Laku Dilelang
Nasdem Ingatkan Kasus Jiwasraya Tak Hilangkan Hak Pensiunan BUMN
Hari Anti Korupsi Dunia, Jokowi Banggakan Kasus Jiwasraya-Asabri Dibongkar
Aset Koruptor Jiwasraya Dilelang, 11 Kendaraan Mewah Terjual Rp6,1 Miliar
Kejagung Pastikan Lelang Rampasan Jiwasraya Transparan dan Bertahap
Kejagung Lelang Lexus RX 300 hingga Mercy Sitaan Koruptor Jiwasraya, Ini Syaratnya