Kasus Meikarta, Bupati Bekasi nonaktif ajukan jadi justice collaborator
Kasus Meikarta, Bupati Bekasi nonaktif ajukan jadi justice collaborator. Neneng akan membongkar keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Menurut Ilham, menjadi JC alias pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum adalah keinginan pribadi Neneng.
Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap proyek Meikarta. Pengajuan dilakukan saat pemeriksaan tadi sebagai tersangka.
"Barusan mengajukan JC kepada penyidik," ujar Penasihat Hukum Neneng, Ilham Gultom di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/11).
-
Di mana kejadian Bupati Bengkulu Utara ditarik terjadi? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang ditemukan di Bekasi? Warga Bekasi digegerkan temuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Polisi pun melakukan penyelidikan.
-
Siapa yang melanjutkan pembangunan Benteng Kuto Besak? Sultan Muhammad Bahauddin yang menjabat tahun 1776-1803 melanjutkan proses pembangunan.
-
Siapa yang ditangkap KPK dalam kasus suap proyek di Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Ilham mengatakan, Neneng akan membongkar keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Menurut Ilham, menjadi JC alias pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum adalah keinginan pribadi Neneng.
"Bu Neneng ingin kasusnya terang benderang. Terbuka. Itu kan keinginan pribadi beliau," kata Ilham.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Bertemu CEO Lippo Group, Bupati Bekasi nonaktif klaim hanya silaturahmi
KPK periksa Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi
KPK soal suap Meikarta: Tak mungkin buru tikus dengan bakar lumbung padi
KPK periksa staf keuangan & Sespri Presdir Lippo Cikarang terkait suap izin Meikarta
KPK sarankan Pemkab Bekasi tinjau ulang izin Meikarta