Kasus suap Rp 6 M, Kakanwil Ditjen Pajak DKI khusus diperiksa KPK
Kasus suap Rp 6 M, Kakanwil Ditjen Pajak DKI khusus diperiksa KPK. Saat keluar gedung KPK, Haniv yang mengenakan kemeja batik bergegas menuju mobilnya tanpa mau menjelaskan pemeriksaan dia hari ini oleh penyidik KPK. Sambil memegang beberapa berkas dan map, Haniv langsung pergi.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait pemberian suap terhadap pegawai Dirjen Pajak. Pemeriksaan terhadap Haniv cukup singkat, berkisar 4 jam.
Saat keluar gedung KPK, Haniv yang mengenakan kemeja batik bergegas menuju mobilnya tanpa mau menjelaskan pemeriksaan dia hari ini oleh penyidik KPK. Sambil memegang beberapa berkas dan map, Haniv langsung pergi.
"Silakan tanya ke penyidik," ujarnya singkat, Selasa (10/1).
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Presiden Direktur PT Ekspor Prima Ekspor Indonesia, Ramapaniker Rajamohanan Nair (Rajesh) dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno. Keduanya ditangkap terkait dugaan suap sebesar RP 6 miliar.
Keduanya pun telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana suap.
Rajesh sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagimana UU No 20 tahun 2001.
Handang sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 thn 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001.
Baca juga:
Akibat kasus OTT, kinerja Ditjen Pajak tak memuaskan
KPK belum pertimbangkan pengajuan JC Handang Soekarno
Kasus suap pajak, Sri Mulyani buka akses luas pada KPK
DPR akui heran masih ada pegawai Ditjen Pajak nakal
DPR minta Menkeu tak hanya fokus di kasus OTT pejabat Ditjen Pajak
Sambangi DPR, Menkeu dapat 'surat cinta' dari pegawai Ditjen Pajak
Di DPR, Sri Mulyani dan anak buah minta maaf soal kasus pungli
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Siapa yang meminta KPK untuk mengusut dugaan pembocoran informasi OTT? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menyebut jika pihaknya mendukung penuh KPK untuk mengungkap indikasi tersebut.