Kecewa pimpinan KPK tak hadir, Baleg DPR tetap teruskan revisi UU
"Datang ataupun tidak ada, kita jalan terus, karena telah memberikan kesempatan untuk mengundang."
Badan Legislasi (Baleg) DPR berniat akan meneruskan pembahasan revisi UU KPK meski tanpa dihadiri pimpinan KPK. Rencananya, Baleg akan menghadirkan para pakar untuk membahas materi revisi pada sidang yang akan dilaksanakan, Jumat (5/2) besok.
"Kalau begitu sikap kami dari DPR, datang ataupun tidak ada, kita jalan terus, karena telah memberikan kesempatan untuk mengundang," kata Ketua Baleg DPR, Firman Subagyo di ruang rapat Baleg DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2).
"Kami tidak mau ada kesempatan satu kedua dan ketiga kali, cukup sekali tidak mau hadir ya sudah," sambung dia.
Menurut dia, pembahasan revisi pada dasarnya tidak perlu dihadiri KPK. Meski demikian DPR tetap berniat untuk mendengar pikiran pimpinan KPK, terutama klaim pelemahan yang dikatakan KPK.
"Pemerintah sudah memberikan penjelasan, begitu juga DPR sebagai pengusul. Harusnya dalam pembahasan UU ini tidak perlu mengundang usernya atau pelaksana (KPK)," jelas politisi Golkar ini.
Rencananya, kata dia, baleg akan menghadirkan para pakar untuk menguji materi revisi. Sidang dengan para pakar ini akan dilaksanakan pada Jumat (5/2) besok.
"Besok mendengarkan pandangan pakar," jelas Firman.
Baca juga:
Tak hadiri rapat dengan DPR, Pimpinan KPK tolak revisi UU
DPR minta KPK jelaskan revisi UU yang dinilai 90 persen melemahkan
Tolak materi revisi UU KPK, 5 pimpinan tak hadiri rapat di DPR
Baleg DPR sayangkan pimpinan KPK tak hadiri sidang
Fraksi PDIP sebut KPK terima draf lama soal revisi UU KPK
Baleg DPR sayangkan pimpinan KPK tak hadiri sidang
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.